Struktur Lembaga Pembantu Presiden Dinilai Gemuk, Jokowi Didukung Rampingkan Lembaga

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Struktur lembaga pembantu Presiden  Jokowi saat ini dinilai terlalu gemuk.

Akibatnya, rentang kendali dan rantai komando sebuah keputusan yang dibuat oleh presiden sangat jauh dan lebar.

"Patut kita dukung bila Presiden mulai memikirkan meringkas lembaga lembaga yang kurang penting. Lembaga negara harus kecil, efektif, dan efisien," kata Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin dalam keterangan yang diterima, Minggu (5/7/2020).

Politisi PDIP itu menyoroti di sekitar istana terdapat sejumlah lembaga di antaranya Sekretaris Negara (Sesneg), Sekretaris Kabinet (Seskab), Sekretaris Militer (Sesmil) , Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Kantor Staf Presiden, (KSP) dan Staf Ahli.

"Di KSP misalnya ada beberapa deputy plus tenaga ahli plus Wanhat KSP," tuturnya.

Akibatnya, sambung Hasanuddin, saran dan masukan untuk presiden akan sulit diterima dengan cepat dan tepat karena rentangnya terlalu jauh.

"Ujung ujungnya setiap keputusan presiden walau cepat tapi lelet di dilaksanakan di bawahnya,"cetusnya.

Hasanuddin membandingkan, pada masa Megawati Soekarnoputri menjadi presiden , kementerian justru lebih ramping.

Kementrian perdagangan dan industri digabung menjadi kementrian industri dan perdagangan. Bahkan Seskab pun di rangkap oleh Sesneg .

"Tak ada wantimpres, KSP dan Staf'-staf lainnya. Saat itu semuanya baik baik saja," pungkasnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Baca: Isu AHY Masuk Kabinet Jokowi, Wasekjen Demokrat: Aduh . . .

Baca: Rocky Gerung Siap Jadi Menkumham, Syaratnya Tak Main-main: Beri Wewenang Bubarkan Kabinet

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.