Ketua Komisi III DPR Herman Herry Sebut Kinerja Menkumham Yasonna Laoly Cukup Baik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu rehuffle atau perombakan kabinet kini mencuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan ancaman kepada para menterinya yang tidak memiliki sense of crisis di tengah pandemi Covid-19.

Sejumlah kinerja menteri pun disorot karena dinilai kurang memiliki aksi yang langsung bersinggungan dengan penanganan Covid-19.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry menilai kinerja cukup baik ditunjukkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebagai mitra kerja Komisi III.

Baca: Disinggung Isu Reshuffle Kabinet, Tito: Itu Hak Prerogatif Presiden

"Kalau ditanya kinerja, jujur bicara kinerja Menkumham cukup baik," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) itu mengakui bahwa masih ada kelemahan dan pekerjaan rumah yang harus dibenahi Kementerian Hukum dan HAM.

Satu di antaranya permasalahan lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia.

Namun, Herman menyadari bahwa organisasi Kemenkumham terlalu besar dan hal itu yang membuat di satu sisi banyak kelemahan yang harus dibenahi Yasonna.

Baca: Ekonom Sarankan Jokowi Segera Reshuffle Menteri yang Lamban Cairkan Stimulus

"Saya pikir bukan saja kelemahan Menkumham sebagai manusia biasa, tentunya Menkumham bukan malaikat yang semuanya sempurna dan akurat," ujarnya.

"Suksesnya sebuah organisasi kementerian tidak semata ada di tangan seorang menteri, betul dia bertanggung jawab tapi bagaimana seorang menteri membangun sistem pengendalian organisasi yang ada di kementerian dia. Khususnya Menkumham, statementnya saya katakan jelas bahwa organisasi ini terlalu gemuk, mungkin tangan Menkumham kurang panjang bisa menyentuh sampai ke lini-lini operasional," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Baca: Jengkel dengan Kinerja Para Menteri di Tengah Krisis Pandemi, Jokowi: Nggak Ada Progress Signifikan

Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.

Jokowi menilai, hingga saat ini diperlukan kerja-kerja cepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Terlebih, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, bahwa 1-2 hari lalu growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6-7,6 persen minusnya. Lalu, Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen.

"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ucap Jokowi.

Belanja Sektor Kesehatan Baru 1,53 Persen dari Rp 75 Triliun

Masih dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengungkapkan rasa kecewanya terkait minimnya belanja kementerian di masa krisis pandemi Covid-19.

Menurut Jokowi, minimnya belanja kementerian akan berdampak pada ekonomi masyarakat.

Ia pun meminta agar belanja kementerian segera dipercepat semaksimal mungkin

"Saya perlu ingatkan belanja-belanja di kementerian. Saya melihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beradar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat akan naik," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

"Jadi belanja kementerian tolong dipercepat," tambahnya.

Baca: Saat Jokowi Bicara Reshuffle di Depan Menteri

Jokowi pun menyinggung Kementerian Kesehatan yang masih minim menggunakan alokasi belanjanya.

Padahal, disaat krisis ini, Jokowi ingin kecepatan kementerian dalam melakukan perputaran uang.

"Bidang kesehatan, tuh dianggarkan Rp 75 triliun. Rp 75 triliun. Baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua," ujar Jokowi.

Baca: Marahi Menteri, Jokowi Pertimbangkan Reshuffle hingga Bubarkan Lembaga

"Segara itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga mentrigger ekonomi," ucapnya.

Jokowi pun merasa heran, padahal anggaran Rp 75 triliun di sektor kesehatan bisa dialokasikan dengan cepat ke tenaga media hingga belanja alat kesehatan.

"Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialias, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp 75 triliun seperti itu," kata Jokowi.