Pilkada Serentak 2020
Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Berisiko Biaya Membengkak & Rawan Penularan, KPU Tetap Siap
Pengamat menilai banyak risiko dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 jika tetap dilaksanakan di masa pandemi virus corona.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat menilai banyak risiko dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 jika tetap dilaksanakan di masa pandemi virus corona (Covid-19).
Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riewanto.
"Kalau (Pilkada Serentak 2020) ini diselenggarakan banyak risiko, kalau risiko bisa diterima rakyat dan pemerintah, ya silahkan saja," ujar Agus kepada Tribunnews melalui sambungan telepon, Rabu (3/6/2020) lalu.
Risiko pertama menurut Agus, biaya Pilkada Serentak akan membengkak.
"Pilkada dalam posisi new normal akan mahal, karena menuntun menggunakan protokol kesehatan Covid-19," ungkapnya.
Baca: PB IDI akan Bantu Pelaksanaan Pilkada Serentak Desember 2020
Menurut Agus, akan ada sejumlah penyesuaian di tempat pemungutan suara (TPS).
"Mungkin nanti TPS harus berjarak, alat coblos juga mesti tidak cukup satu," ujarnya.
Belum lagi dibutuhkannya alat pelindung diri (APD) setidaknya bagi petugas di TPS.
"Butuh hand sanitizer, masker, itu biaya yang tidak ringan, logistik bertambah," ujarnya.
Selain mahalnya biaya, Agus juga menilai potensi penularan Covid-19 juga tinggi.
"Karena hampir seluruh tahapan Pilkada memerlukan kerumunan massa," ungkapnya.
Menurut Agus, yang paling menonjol adalah saat kampanye.
"Kita belum ada model kampanye virtual, KPU juga belum punya pengalaman mengatur seperti itu, publik juga belum terbiasa," ucapnya.
Prediksi Tetap Digelar Tahun Ini
Sementara itu Agus mengungkapkan ada prediksi Pilkada Serentak 2020 dipaksa digelar tahun ini.
