Virus Corona
Ingin Ekonomi di Pedasaan Tetap Berjalan, Jusuf Kalla Sarankan Pemerintah Beri BLT daripada Sembako
Jusuf Kalla mengatakan, penanganan Covid-19 melalui kebijakan PSBB berdampak pada aktivitas ekonomi nasional yang menurun.
Jusuf Kalla Berharap Pemerintah Tegas
Jusuf Kalla mengatakan perlu adanya ketegasan agar masyarakat patuh dengan anjuran protokol kesehatan penanganan Covid-19.
Diketahui, beberapa waktu belakangan, media sosial dihebohkan dengan berbagai video maraknya kerumunan yang terjadi di berbagai tempat.
Padahal salah satu upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 adalah dengan melarang warga berkumpul atau berkerumun.
Lantaran hal itu, menurut Jusuf Kalla, pemerintah harus tegas dalam menindak pelanggaran yang terjadi.
Selain itu, Jusuf Kalla juga mengingatkan, agar pemerintah membuat kebijakan yang berlaku serentak.
"Ketegasan dan kebijakan-kebijakan yang sinkron, jangan kebijakan yang satu tidak sinkron dengan kebijakan yang lain."
"Sehingga masyarakat menilainya sudah dibuka ini atau dilonggarkan itu pandangan masyarakat," kata Jusuf Kalla.
Baca: Jusuf Kalla Tanggapi Soal Herd Immunity untuk Atasi Corona, Sebut Korbannya Banyak: Jangan Coba-coba
Menurut dia, karena hal itulah, sejumlah masyarakat tidak disiplin karena menganggap pemerintah telah memberi kebebasan dan kelonggaran.
"Karena banyaknya statement-statement dari berbagai unsur yang berbeda-beda, tidak sesuai dengan apa yang digariskan dengan Bapak Presiden," tegas Jusuf Kalla.
Selain itu, JK juga menjelaskan, ada tiga hak yang perlu diperhatikan pemerintah dalam upaya penanganan pandemi virus corona.
Baca: Jusuf Kalla: Indonesia Harus Punya Kontribusi Saintis Untuk Pengobatan Covid-19
Pertama, dibutuhkan kesadaran dari masyarakat, tapi kesadaran masyarakat harus disertai dengan sanksi dari pemerintah.
"Tanpa sanksi kesadaran itu tidak akan dijalankan oleh masyarakat sehingga kesadaran perlu ada sanksi yang jelas."
"Kalau PSBB kan itu harus tinggal di rumah, bekerja di rumah, kegiatan-kegiatan dikurangi, hanya ada beberapa kegiatan yang boleh."
"Tapi kenyataannya kan karena sanksi tidak jelas maka tidak berjalan sesuai yang kita harapkan, karena itu dipertegas lagi," ungkap Jusuf Kalla.
Baca: Jokowi Minta Masyarakat Berdamai dengan Covid-19, Apa Komentar Jusuf Kalla?