Kamis, 2 Oktober 2025

Virus Corona

Jokowi Minta Bansos Tunai dan BLT Desa Segera Disalurkan dengan Cara Menyederhanakan Prosedur

Jokowi memerintahkan jajaran terkait untuk mempercepat proses penyaluran BLT Desa maupun Bansos Tunai dengan cara menyederhanakan prosedur.

Editor: Dewi Agustina
WARTAKOTA/Nur Ichsan
BANSOS DI TANGERANG - Pemerintah Kota Tangerang mulai mendistribusikan bantuan sosial khusus Presiden Jokowi kepada masyarakat sebanyak 55066 paket sembako. Wilayah pertama yang didistribusikan di wilayah ini yaitu di Kecamatan Neglasari, salah satunya di Kelurahan Mekarsari, Sabtu (9/5/2020). Warga menyambut antusias bantuan ini, karena bisa meringankan beban ekonomi mereka yang tengah mengalami kesulitan akibat wabah Covid-19. Di Kelurahan Mekarsari paket sembako diberikan kepada 956 kk yang berada di 6 rukun warga. (Warta Kota/Nur Ichsan) 

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Pemerintah memberikan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Bantuan tersebut terdiri atas penggratisan listrik untuk pelanggan 450VA dan juga diskon 50 persen untuk pelanggan 900VA bersubsidi, bantuan Kartu Sembako untuk 20 juta penerima, Program Keluarga Harapan yang diberikan kepada 10 juta keluarga, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Saat menyampaikan pernyataannya dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 16 Mei 2020, Presiden Joko Widodo secara khusus menyoroti dua jenis bantuan, yaitu BST dan BLT Desa.

Kedua bantuan tersebut bernilai Rp 600 ribu per bulan yang akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut.

Bantuan Gubernur - Sejumlah warga Rw 11 Kelurahan Baros, Kota Cimahi menunggu pembagian kardus bingkisan dari Gubernur Jawa Barat di Jalan HMS Mintareja SH, Baros, Kota Cimahi, Sabtu (16/05/2020). Setelah terjadinya pendemi covid-19, pemerintah Jawa Barat salurkan 5.237 paket bantuan pandemi covid-19 bernilai Rp 500 ribu setiap paketnya. Bantuan tersebut difokuskan pada 10 daerah yang menerapkan PSBB yakni di Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) serta Bandung Raya. Bantuan  sosial senilai Rp 500 ribu dari pemprov Jabar merupakan salah satu dari sembilan pintu bantuan kepada warga terdampak pandemi covid-19. Sembilan pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi Kabupaten), Kartu Prakerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupten/kota.   TRIBUN JABAR/zelphi
Bantuan Gubernur - Sejumlah warga Rw 11 Kelurahan Baros, Kota Cimahi menunggu pembagian kardus bingkisan dari Gubernur Jawa Barat di Jalan HMS Mintareja SH, Baros, Kota Cimahi, Sabtu (16/05/2020). Setelah terjadinya pendemi covid-19, pemerintah Jawa Barat salurkan 5.237 paket bantuan pandemi covid-19 bernilai Rp 500 ribu setiap paketnya. Bantuan tersebut difokuskan pada 10 daerah yang menerapkan PSBB yakni di Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) serta Bandung Raya. Bantuan sosial senilai Rp 500 ribu dari pemprov Jabar merupakan salah satu dari sembilan pintu bantuan kepada warga terdampak pandemi covid-19. Sembilan pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi Kabupaten), Kartu Prakerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupten/kota. TRIBUN JABAR/zelphi (TRIBUN JABAR/ZELPHI)

"Sampai saat ini saya melihat di masyarakat masih terjadi riuh rendah karena tidak mendapatkan BLT Desa dan Bansos Tunai. Perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini BLT Desa yang tersalurkan ke masyarakat baru 15 persen, artinya masih ada 85 persen yang belum diterima oleh masyarakat," kata Jokowi.

"Kemudian juga untuk Bansos Tunai ini juga baru kurang lebih 25 persen yang diterima oleh masyarakat, sehingga masih ada 75 persen yang belum diterima," jelas Presiden.

Baca: Banyak Kasus Gagal Bayar Koperasi, Indef: Fungsi Pengawasan Kemenkop Lemah

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi langsung memerintahkan jajaran terkait, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari P Batubara, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar untuk mempercepat proses penyaluran BLT Desa maupun Bansos Tunai.

Presiden ingin agar prosedur penyaluran bansos tersebut disederhanakan.

"Dengan cara menyederhanakan prosedurnya, memotong prosedurnya, sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini baik itu BLT Desa maupun Bansos Tunai. Masyarakat saya harapkan juga menanyakan terus kepada RT, RW, atau kepala desa," tandasnya.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved