Komisi XI Minta Pemerintah Antisipasi Krisis Pangan Jika Gelombang Kedua Covid-19 Datang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Eriko Sotarduga meminta Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi second wave atau gelombang kedua virus corona (Covid-19).

Menurutnya, fokus yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapinya dengan antisipasi ancaman krisis pangan lewat pembentukan Badan Kedaulatan Pangan Nasional (BKPN).

"Dalam skenario yang paling berat, kita baru bisa berjalan normal di akhir tahun 2020 ini. Pikirkan nasib saudara-saudara kita yang kesulitan dalam memenuhi pangan, inilah pentingnya peran pemerintah dalam mengantisipasi dengan membentuk Badan Kedaulatan Pangan Nasional.” Kata Eriko Saat kepada wartawan, Rabu (29/04/2020).

Baca: Wakil Bupati Tana Toraja Victor Datuan Sembuh dari Corona Setelah 14 Hari Diisolasi di RSUD

Baca: Untuk Penderita Sakit Lambung, Hindari Makanan Manis dan Makanan Bersantan

Beradasarkan data Kementerian Sosial, ada sekitar 20 juta kepala keluarga PKH yang membutuhkan bantuan langsung seiring dengan menurunnya daya beli di masyarakat.

"Jumlah ini bisa bertambah dengan adanya pemutusan hubungan kerja sejumlah perusahaan," ujarnha

Legislator PDIP tersebut juga mengutip data Kementerian Tenaga Kerja per 20 April 2020, yang menunjukkan 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan telah dirumahkan dan dilakukan pemutusan hubungan kerja.

Baca: Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Pontianak, Kamis 30 April 2020 dan Doa-doa Ramadhan

"Artinya untuk memenuhi kebutuhan dasar, mereka akan kesulitan karena tidak memiliki penghasilan seperti biasanya sebelum Covid-19 ini ada. Masalah utama mereka jelas adalah masalah kebutuhan pangan dan kebutuhan beras sebagai komoditas utama rumah tangga harus menjadi prioritas," lanjutnya.

Baca: 105 Jamaah Tabligh di Luar Negeri Terkonfirmasi Positif Covid-19

Soal usulnya agar pemerintah membentuk BKPN untuk mengamankan krisis pangan, Eriko menyebut hal itu bisa dilakukan dengan membuatnga secara baru atau mentransformasikan Badan Urusan Logistik (Bulog) menjadi BKPN.

Baca: 105 Jamaah Tabligh di Luar Negeri Terkonfirmasi Positif Covid-19

Subsidinya pun, dikatakan Eriko, bersifat langsung tanpa pihak perantara ketiga. Seperti halnya subsidi listrik 450 VA dan 900 VA yang merupakan subsidi yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat kecil manfaatnya.

“Untuk subsidi ini bisa langsung membeli dari masyarakat petani kita. Berdasarkan peninjauan di lapangan, harga beras di petani kita bervariasi antara Rp5 ribu sampai Rp7 ribu per kilogram, tetapi harga jual di pasar lebih dari Rp 10 ribu per kilogram. Ada selisih Rp3 ribu dan itu besar sekali.” sambungnya.

"Dengan begitu, pemerintah dapat meminimalisasi kegelisahan masyarakat dengan kepastian akan stok pangan sampai pandemi ini benar-benar bisa diatasi dan roda ekonomi kembali berjalan normal," pungkasnya.