Banyak APBD untuk Corona Belum Dilaporkan, Jokowi: Ada yang Masih Belum Respons dalam Situasi Ini

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal banyaknya daerah yang belum menyiapkan anggaran untuk jaring pengaman sosial di tengah menghadapi pandemi virus corona.

Hal itu Jokowi sampaikan pada sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (14/4/2020).

Jokowi mengungkapkan, ada 103 daerah yang belum melakukan realokasi dan menganggarkan jaring pengaman sosial dalam APBD mereka.

Selain itu, sebanyak 140 daerah belum melakukan antisipasi terhadap dampak ekonomi yang bakal ditimbulkan.

"Bahkan, ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19," ungkap Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Baca: Jokowi: Kita Harus Bicara Apa Adanya, Pertumbuhan Ekonomi Akan Terkoreksi Cukup Tajam

Baca: Jokowi Sampaikan 6 Hal Penting terkait Penanganan Virus Corona, Termasuk Penegakan Hukum PSBB

Baca: Presiden Jokowi Ajak Pemimpin ASEAN Bersatu Hadapi Pandemi Virus Corona

Sehingga, Jokowi menilai belum adanya fokus untuk menangani virus corona di Indonesia.

“Ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini,” ujarnya.

Jokowi lalu meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian membuat pedoman bagi daerah dalam melakukan refocusing dan realokasi anggaran.

"Sehingga pemerintah pusat dan daerah memiliki satu visi dan prioritas yang sama untuk mengatasi penyebaran Covid-19," kata Jokowi.

Anggaran untuk Jaring Pengaman Sosial

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan, pemerintah menyiapkan program jaring pengaman sosial, untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah menghadapi pandemi virus corona.

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 110 triliun untuk masyarakat kurang mampu.

Jokowi menambah jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dari sebelumnya 9,2 juta penerima menjadi 10 juta penerima.

Tak hanya jumlah penerima, nilai manfaat yang diberikan juga ditingkatkan sekira 25 persen.

"Penyaluran bantuan akan dipercepat dari tiga bulan sekali menjadi sebulan sekali," ujar Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (7/4/2020).

Baca: Jokowi: Saya Titip Betul, Arus Logistik dan Bantuan Untuk Masyarakat Jangan Sampai Terganggu

Baca: Jokowi Serukan Lawan Pandemi Corona, Begini Perkembangan di Negara-negara Asean

Baca: Jokowi Instruksikan Pengujian Sampel Corona Ditingkatkan Serta Pelacakan Secara Agresif

Jokowi juga menaikkan jumlah penerima Kartu Sembako dan nilai manfaatnya.

“Kartu Sembako juga dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat, yang nilainya dinaikkan 30 persen dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu dan diberikan selama sembilan bulan,” lanjutnya.

Pemerintah juga akan menyiapkan bantuan sosial bagi warga DKI Jakarta yang kurang mampu sekira 3,7 juta penerima.

“1,1 juta (penerima) nanti disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, dan 2,6 juta (penerima) disiapkan oleh pemerintah pusat selama dua bulan sesuai dengan masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19,” kata Jokowi.

Jokowi mengimbau agar program jaring pengaman sosial tersebut dilaksanakan dengan tepat sasaran.

“Karena program-program ini penting bagi rakyat, saya ingin menekankan bahwa pelaksanaannya harus betul-betul tepat sasaran,” jelasnya.

Baca: Perintah Jokowi: Tegur Kepala Daerah Yang Belum Fokuskan Anggaran untuk Covid-19

Baca: Jokowi Minta Aparat Tak Ragu Tegakkan Hukum Bagi Masyarakat Pelanggar PSBB

Baca: Jokowi Tekankan 4 Hal Terkait Pandemi Virus Corona dalam Forum KTT Khusus ASEAN

Jokowi juga meminta adanya keterlibatan pemerintah daerah dan desa yang harus diperhatikan.

“Gunakan cara-cara praktis, tidak berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat."

"Rancang mekanisme yang melibatkan sektor usaha mikro dan kecil, pedagang sembako di pasar, dan jasa transportasi ojek sehingga bisa mengikutsertakan usaha-usaha yang di bawah,” imbuhnya.

(Tribunnews.com/Nuryanti)