PKB Anggap Intoleransi dan Radikalisme Persoalan Serius Bangsa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masalah intoleransi, radikalisme dan terorisme dinilai sebagai persoalan bangsa yang harus segera diatasi.

Anggota Komisi VIII Fraksi PKB DPR RI Maman Imanulhaq mengatakan, bahaya laten intoleransi, radikalisme dan terorisme jangan sampai dilupakan di tengah berbagai isu seperti penyebaran virus Corona.

"Kalau isu Corona ada masanya. Tapi kelompok intoleran, radikal ini kalau sudah memasuki kalangan bawah bahkan di kalangan elite baik itu politisi, TNI, Polri, itu membahayakan masa depan Indonesia, masa depan kemanusiaan," ujarnya di sela Diskusi Reboan bertema "Intoleransi vs Indonesia: Presentasi Lembaga Penelitian Terhadap Ancaman Intoleransi di Indonesia dan Konsistensi Sikap Politik PKB Melawan Intoleransi di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2020).

Maman melihat, indikasi menguatnya intoleransi di Indonesia semakin nyata.

Baca: Bertemu Jokowi, Sekjen Liga Muslim Dunia Puji Semangat Toleransi di Indonesia

Dia mencontohkan bagaimana keterpecahan publik hanya karena perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip itu terjadi.

"Hari ini yang lagi tren adalah adanya oknum yang menolak haul NU di salah satu masjid keraton di Yokyakarta, ini kan membuat kita terkejut," katanya.

Selain itu, banyaknya masjid di lingkungan BUMN, pemerintahan, itu yang membuat PKB mempunyai kepentingan untuk mengangkat isu-isu intoleransi dan radikalisme.

Karena itu, Maman mendorong pendidikan agama dan pesantren untuk memasukan muatan-muatan Islam yang moderat.

Kedua, meminta BUMN untuk tidak melepas pengelolaan masjid-masjid di lingkungannya kepada pihak yang di luar kendali BUMN, apalagi sampai dikuasai oleh dai-dai intoleran yang mengancam NKRI.

Maman mengaku prihatin ketika melihat hasil survei PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dimana sebagian besar anggota DPR RI ternyata tidak terlalu mengapresiasi adanya isu-isu keberagamaan.

Hal ini tentu berbeda dengan apa yang selama ini menjadi basis perjuangan PKB yang memberikan perhatian serius pada persoalan agama.

Direktur PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Jamhari mengatakan, hasil survei yang dilakukan terhadap pandangan anggota DPR RI mengenai isu-isu agama dan keberagaman sangat bervariasi.

"Saya agak terkejut ketika menemukan bahwa ternyata anggota DPR kurang peduli terhadap pendidikan agama. Mereka cenderung menganggap bahwa isu-isu pendidikan agama itu bukan isu yang penting yang perlu dibicarakan di DPR, dan itu menurut saya agak mengejutkan, karena pada dasarnya kan negara kita sangat dekat dengan agama," katanya.

Dari survei yang dilakukan, ternyata partai politik belum merumuskan secara baik soal pendidikan agama yang seharusnya menjadi platform dari kebijakan mereka.

Kemudian tentang perdebatan antara agama dan negara terus menerus terjadi.

"Ini menurut saya tugas bagi pimpinan parpol agar bisa menjadikan isu pendidikan agama menjadi isu yang penting dan diperhatikan," katanya.