Mahfud MD Sebut Daftar Nama Tapol Papua dari BEM UI Tidak Jelas

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku telah mendapatkan dokumen data tahanan politik Papua dan korban sipil tewas di Nduga, Papua dari pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).

Saat menerimanya, Mahfud MD diberitahu oleh pengurus BEM-UI bahwa dokumen tersebut titipan dari aktivis HAM Veronica Koman.

Baca: Mahfud MD Bakal Pelajari Data Tapol Papua yang Diserahkan BEM UI

Data itu disebut-sebut berisi nama 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, sejak Desember 2018 kepada Presiden Joko Widodo.

"Hari ini saya dapat dari Veronica Koman yang katanya itu yang diberikan kepada presiden. Itu dititipkan kepada BEM-UI. Saya memberikan kuliah umum disana tentang Pancasila saya dititipi "ini titipan dari Veronica Koman'. Itu gak ada apa-apanya hanya ini," tutur Mahfud MD sambil menunjukan data yang diterimanya di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).

Meski begitu, Mahfud MD mengatakan data yang diterimanya merupakan daftar nama yang tidak jelas.

Dia yakin polisi juga telah memiliki data yang sama.

"Lah kalau cuma kaya begini, ini daftar nama orang yang tidak jelas. Pasti polisi sudah punya kalau yang seperti ini," ucap Mahfud.

Mahfud membeberkan data tersebut terdiri dari dua lembar serta berisi sketsa, daftar nama tanpa identitas rinci.

Saat mendapatkannya, Mahfud mengakui tidak meminta data pelengkap dari dokumen tersebut.

Meski dinilai tidak jelas, Mahfud mengatakan data tersebut bukan sampah.

Baca: Pengungkapan Klinik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat, Janin Disiram dengan Bahan Kimia

Pihaknya bakal mempelajari lebih lanjut laporan tersebut.

"Ini hanya semacam sketsa daftar nama tidak ada identitasnya, tidak ada apa-apanya. Tidak lebih dari ini, apakah ini sampah? Tidak juga. Nanti akan kita pelajari," tutur Mahfud.

Dibantah Kapolda Papua

Belum lama ini, pengacara hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman melaporkan soal 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, sejak Desember 2018, kepada Presiden Joko Widodo.