Maruf Amin Berharap KPK Intesifkan Kerja Sama dengan 'KPK' Luar Negeri

"Pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menutup peluang korupsi. Kebijakan yang diterapkan antara lain melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencakup e-planning, e-procurement, e-budgeting, dan e-government," katanya.

Dia mengatakan, pada 20 Juli 2018, Presiden Jokowi mengesahkan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Perpres ini merupakan penjabaran komitmen Pemerintah bersama KPK untuk mewujudkan upaya pencegahan korupsi yang lebih bersinergi, fokus, efektif dan efisien.

Stranas PK 2019-2020 memiliki tiga fokus yaitu, Perizinan dan Tata Niaga; Keuangan Negara; Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum.

Ketiga fokus tersebut diterjemahkan dalam 11 aksi dan 27 sub-aksi.

"Pemerintah berharap Stranas PK dapat dilaksanakan secara optimal dengan dukungan KPK dan seluruh pihak yang terkait," kata Maruf Amin.

Dalam kesempatan ini, ucap Maruf Amin, Pemerintah mengapresiasi kerja KPK secara kelembagaan terutama dalam mencegah korupsi.

Dari program-program pencegahan korupsi selama empat tahun terakhir, KPK berhasil menyelamatkan potensi keuangan negara sebesar kurang lebih Rp 60 triliun dari berbagai kegiatan.

Baca: Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, PKS Sebut Jokowi 'Utang Mata' Novel Baswedan

Maruf Amin juga menekankan korupsi merupakan musuh bersama. Untuk itu, persoalan korupsi harus dihadapi dan dilawan bersama oleh seluruh entitas yang ada, baik di dalam negeri, maupun melalui dukungan kerja sama internasional.

"Hal ini sejalan dengan tema peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, yaitu, 'Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju'," kata Maruf Amin.