Bobby Nasution Susul Gibran Maju Pilkada 2020, Berikut Tanggapan Parpol hingga Istana

"Saya tidak ingin judgement, semua orang berhak (maju Pilkada 2020)," ujar Mardani yang dilansir dari kanal YouTube Kompas TV (5/12/2019).

"Namun sikap saya tetap nepotisme merupakan kemunduran bagi demokrasi Indonesia," imbuhnya.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qadari

Qadari ikut menyoroti tudingan nepotisme terhapap Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka yang maju dalam Pilkada 2020.

Menurutnya, sulit menilai langkah Bobby dan Gibran termasuk dalam nepotisme.

Hal ini karena jabatan yang kemungkinan akan mereka tempati, keputusannya ada pada masyarakat di daerah masing - masing.

“Sebenarnya agak sulit untuk mengatakan ini nepotisme sepenuhnya untuk jabatan - jabatan yang sifatnya itu dipilih,” ujar Qadari yang dilansir dari YouTube Kompas TV (5/12/2019).

“Karena disitu proses yang terjadi adalah proses dimana orang itu memiliki kesempatan untuk memilih,” tambahnya.

Qadari menyebut nepotisme akan sangat mudah diidentifikasi dalam jabatan – jabatan yang sifatnya ditunjuk.

Ia pun memberikan contoh – contoh kasus, satu diantaranya yang terjadi pada 1997.

“Misalnya ya Pak Soeharto pada 1997, beliau mengangkat Mbak Tutut (putri Soeharto) sebagai menteri sosial,” ujar Qadari.

“Atau ada saat jadi Gubernur Riau Pak Annas Maamun itu kalau tidak salah anaknya menjadi Kepala Dinas PU,” imbuhnya.

Menurut Qadari tudingan adanya nepotisme, harus dilihat dari definisinya terlebih dahulu.

“Sebenarnya ini tergantung dari definisi nepotisme itu apa,” ungkap Qadari.

“Satu diantara definisi nepotisme yang saya kira diterima secara umum adalah memilih saudara tapi diluar kemampuannya,” imbuhnya.