Tito Karnavian Ingin Ubah Sistem Pemilu di Indonesia, AHY Pilih Tolak, Ganjar Pranowo Ajak Diskusi

Respons penolakan disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Menurut AHY, rakyat mempunyai hak untuk memilih para pemimpinya secara langsung.

Dan Pemilihan Umum secara langsung harus tetap dijalankan karena ini merupakan sebuah amanat dari Reformasi 1998.

"Tetapi yang jelas kami ingin bersama- sama rakyat bahwa pilkada itu sudah milik rakyat. Artinya rakyat bersuara ingin memilih pemimpinnya secara langsung dan itu amanah reformasi," ujar AHY.

AHY berpendapat bagaimana mungkin ketika sistem ini telah dijalankan, namun di tengah jalan hak rakyat tersebut dicabut dan dibatalkan begitu saja.

Ketika sistem pemilihan umum secara langsung ini dicabut, AHY memprediksi pasti rakyat akan merasa tidak akan menerima keputusan tersebut begitu saja.

"Bagaimana mungkin hak yang sudah diberikan kepada rakyat kemudian dicabut dan dibatalkan kembali. Saya rasa rakyat tidak akan begitu saja menerima," ujar AHY.

AHY juga menjamin ketika sistem pemilihan umum secara langsung kemudian diubah dengan pemilihan tidak langsung, hal tersebut akan menimbulkan aksi pergolakan dan berbagai aksi protes.

Rakyat mempunyai hak untuk memilih pemimpinya. Rakyat harus mempunyai suara untuk memilih baik itu di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi.

Dalam keterangan akhirnya, AHY menyampaikan harapannya untuk sistem pemilihan umum saat ini.

AHY berharap semoga sistem demokrasi di Indoensia semakin matang, semakin berkeadaban dan tetap terbukanya ruang-ruang diskusi yang konstruktif dan aktif

(Tribunews.com/Muhammad Nur Wahid Rizqy)