Tito Karnavian Ingin Ubah Sistem Pemilu di Indonesia, AHY Pilih Tolak, Ganjar Pranowo Ajak Diskusi

TRIBUNNEWS.COM - Wacana pengubahan sistem pemilihan umum menjadi tidak langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menimbulkan pro dan kontra.

Pendapat Tito soal kekurangan dari Pemilu langsung turut dikomentari oleh Gubernur Jawa Tengah serta Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Diketahu, Tito menilai sistem pemilihan umum langsung yang digunakan saat ini telah menimbulkan banyaknya kasus para pemimpin daerah terkena kasus korupsi karena tuntutan biaya politik yang besar.

Tito juga menambahkan pelaksanaan Pemilu langsung ini hanya dilaksanakan di daerah-daerah yang mempunyai tingkat kedewasaan berdemokrasi yang tinggi.

Sementara itu, Ganjar Pranowo menyebut sebelum ditetapkanya aturan pemilihan umum menjadi tidak langsung, seharusnya ada pembahasan lebih lanjut terkait wacana tersebut.

Dikutip dari unggahan YouTube KOMPASTV, Selasa (19/11/2019), Ganjar menyebut pelaksanaan pemilu tidak langsung ini telah dilaksanakan di Indonesia, maka perlu adanya perbaikan dari sistem kampanye dan pengelolaan anggaran.

Kedua hal tersebut dianggap penting karena yang biasanya menjadi masalah pelaksanaan pilkada langsung adalah biaya yang mahal yang harus dikeluarkan oleh calon pemimpin daerah.

"Di sana terjadi suap, terjadi penyelewengan, dan solusinya adalah pemilu secara langsung. Maka ketika hari ini ingin kembali, maka sudah bisa memprediksi, dan nanti disitu juga terdapat jual beli, tetapi berbagai aturan pasti akan direvisi lebih banyak," ujar Ganjar Pranowo.

Ganjar menambahkan dalam kasus bergulirnya wacana pemilihan umum langsung menjadi tidak langsung ini, seharusnya dibuka ruang-ruang diskusi, ruang-ruang untuk bermusyawarah.

Ketika dalam pengambilan kebijakan tersebut dibuka ruang diskusi atau adanya perencanaan lebih matang, tentu para pengambil kebijakan mengetahui keuntungan dan kerugian jika kembali ke pemilihan tidak langsung

"Maka sebaiknya didiskusikan terlebih dahulu, masalah mudaratnya kalau kita kembali ke pemilu tidak langsung," ujar Ganjar.

Ganjar dalam melihat realitas saat ini, terutama dalam pelaksanaan pemilu langsung, ia menyoroti beberapa hal yang seharusnya dibenahi.

Mekanisme pelaksanaan kampanye, cara pengelolaan keuangan, pembatasan-pembatasan kampanye sampai ke pelaksanaan debat yang harusnya ditata dan diatur, sehingga meskipun dalam pelaksanaan pemilu langsung tidak akan membutuhkan biaya yang sangat besar.

"Mungkin yang perlu diperbaiki adalah cara berkampanye, cara mengelola keuanganya, intervensi negara seperti apa, pembatasan-pembatasan kampanye, sampai debat-debat, sehingga mereka tidak terlalu boros," imbuh Ganjar.

Terkait polemik wacana akan kembalinya pemilihan umum secara tidak langsung juga ditanggapi oleh AHY.