Jokowi Serahkan DIPA 2020, Sri Mulyani: Insyaallah, 100 Tahun Indonesia Merdeka
Jokowi menyerahkan DIPA dan TKDD tahun 2020, Sri Mulyani mengatakan dokumen APBN menjadi acuan bagi seluruh pimpinan.
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Sri Mulyani mengatakan DIPA dan TKDD merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi seluruh menteri, para pimpinan lembaga, dan kepala daerah.
"Secara bertahap mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional di dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju pada tahun 2045 yaitu, insyaallah, 100 tahun Indonesia Merdeka," ujar Sri Mulyani.
Dilansir dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (13/11/2019). Ia mengatakan hal tersebut untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan momentum pembangunan.
Baca: Serahkan DIPA 2020 di Istana Negara, Jokowi: Segera Belanja, Ini Perintah
Pemerintah mengarahkan lima program prioritas di dalam APBN yang didanai sesuai dengan prioritas tersebut.
Kelima program prioritas tersebut adalah pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, policy, transformasi ekonomi, dan penyederhanaan birokrasi.

"Perwujudan strategi APBN 2020 tentu memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama para menteri dan pimpinan lembaga serta kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintah," jelasnya.
Sri Mulyani melakukan perincian belanja negara untuk tahun 2020 direncanakan sebesar Rp2.540,4 triliun.
Baca: Ahok Akan Ditunjuk Jadi Bos di Perusahaan BUMN, Ini Tanggapan Jokowi
Dari keseluruhan belanja negara tersebut, Rp909,6 triliun dialokasikan untuk 87 kementerian dan lembaga.
Sementara untuk TKDD, nilainya mencapai Rp856,9 triliun.
"Kami juga sampaikan bahwa DIPA kementerian/lembaga yang diserahkan Bapak Presiden hari ini adalah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun 2020," tambahnya.
Dalam melaksanakan seluruh program pembangunan pemerintah di dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Indonesia Maju.
Jokowi menginstruksikan agar setelah DIPA diserahkan, seluruh pihak bergerak cepat dan melakukan perubahan pola pikir dengan meninggalkan pola-pola lama dari jajarannya.