Menhan Prabowo Subianto Rapat Perdana dengan Komisi I DPR, Bahas Pertahanan hingga Visi Misi Jokowi

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menggelar rapat perdana dengan komisi I DPR membahas kebijakan Kementrian Pertahanan (Kemhan) pada Senin (11/11/2019).

Dalam rapat yang disiarkan langsung kanal YouTube KOMPASTV, Senin (11/11/2019), Prabowo mengaku saat ini sedang melakukan inventarisasi masalah dengan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Wahyu Sakti Trenggono.

"Kami berdua (dengan Trenggono) tengah melakukan inventarisasi masalah, mempelajari konsdisi pertahanan negara yang sudah direncanakan, yang sedang direncanakan dan akan mempelajari semua program yang akan dilakasanakan," ujar Probowo.

Mengingat Prabowo baru bekerja sebagai Menhan selama 19 hari dan Wamen baru bekerja 17 hari.

Prabowo dalam rapat juga menjelaskan bagaimana kebijakan Kemhan dalam mentransformasikan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, visi misi presiden menjadi landasan kerja Kemhan untuk menjalankan program ke depannya.

Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong merupakan visi presiden.

Sedangkan berdaulat menyangkut segala upaya menjaga kedaulatan merupakan misi presiden yang dituturkan oleh Prabowo.

Menhan menyebut di misi itulah ranah di mana Kemhan bisa bekerja maksimal.

Misi yang dimaksud adalah peningkatan kualitas pertahanan Indonesia, penegakkan sistem, penegakkan hukum bebas korupsi, perlindungan dan memberi rasa warga negara.

Dalam rapat, Menhan juga memaparkan  apa yang mendasari kebijakan umum Kemham ke depan.

"Kami memaparkan semacam wawasan filosofi yang mendasari kebijakan umum kami kedepan bertumpu pada tujuan negara," ujar Prabowo. 

Prabowo menyatakan semua sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengacu dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

"Pertahanan negara tidak boleh dipandang sebagai tambahan. Ini tujuan negara pertama harus dapat menjaga wilayah laut udara darat," ungkap Menhan.

Selain itu Prabowo juga menyebut terkait wawasan pemikiran, doktrin Hamkamneg. 

"Wawasan pemikiran, doktrin Hamkamneg  bahwa pertahanan bagi indonesia bukan bersifat ofensif tapi defensif," imbuhnya.

Menurutnya, wawasan Indonesia adalah wawasan defensif (bertahan) menjaga kedaulatan Indonesia. 

Wawasan yang tidak berniat untuk mengganggu bangsa lain, namun juga tidak membiarkan kepentingan Indonesia untuk digangggu bangsa lain. 

Sesuai dengan penuturan Prabowo, sistem pertahanan Indonesia yang didasari dari konsep pertahanan rakyat semesta.

"Sistem pertahanan kita harus didasari dengan pertahanan rakyat semesta," ujar Prabowo.

Meski secara teknologi Indonesia telah tertinggal dengan bangsa - bangsa lain, namun Indonesia memiliki pertahanan indonesia yang berdasarkan pemikiran konsep rakyat semesta tersebut.

Konsep tersebut memiliki arti yakni setiap warga negara berhak dan wajib bela negara.

Hal ini membuat Prabowo meyakini, Indonesia tidak mungkin diduduki bangsa lain karena semua rakyat akan menjadi komponen Negara.

Namun  selain itu, ia juga menambahkan adanya komponen utama dalam pertahanan yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Dalam mempertahankan Indonesia, Komponen utama ini juga harus dibangun dengan komponen pendukung lainnya. 

"TNI sebagai komponen utama kita, harus menyiapkan komponen pendukung dari seluruh rakyat Indonesia. Dari semua sektor, yakni sektor petani, nelayan, akademis, swasta, orams-ormas, dan partai politik," ujar Prabowo.

Prabowo menyebut fokus utama dari Kementrian Pertahanan yakni menjaga wilayah NKRI baik darat, laut, maupun udara.

Sehingga wilayah NKRI tersebut terbebas dari ancaman apapun. (*)

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)