UU KPK
Pengamat: Sebelum Terbitkan Perppu KPK, Sebaiknya Tunggu Keputusan MK
Dia menjelaskan, ini untuk menjaga tidak terjadi perbedaan atau bahkan pertentangan antara isi Perppu dan keputusan MK.
Penulis:
Srihandriatmo Malau
Editor:
Sanusi
lihat foto
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Pelajar yang tergabung dalam Pelajar Islam Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/10/2019). Mereka meminta kepada Mendikbud dan KPAI untuk mencabut edaran larangan kelompok pelajar turun aksi menyuarakan pendapat di depan umum, juga mendesak presiden menerbitkan Perppu KPK untuk membatalkan revisi UU KPK. Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Selain itu, para pemohon mempertegas permohonan Pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945.
Kemudian, terkait kerugian konstitusional, para Pemohon memasukkan uraian mengenai kerugian konstitusional antar generasi dan kerugian secara kolektif serta kerugian konstitusional individual. Selain itu, Para Pemohon mengubah petitum permohonan.
![[FULL] Kesaksian Warga Lubang Buaya saat G30S/PKI: Sumur Berisi Mayat 6 Jenderal Milik Seorang Guru](https://img.youtube.com/vi/FVVk2wuyxiU/mqdefault.jpg)
