TOPIK
UU KPK
-
(MK) menolak gugatan uji formil hasil revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 yang diajukan sejumlah mantan pimpinan KPK, seperti Agus Rahardjo, Laode M Sy
-
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK
-
Wakil Ketua KPK Nawawi P mengatakan usai berlaku setahun lalu, ia masih mengharapkan segera diterbitkan Perpres pelaksanaan supervisi kasus korupsi.
-
Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengakui memang ada kelemahan dalam UU 19 Tahun 2019.
-
Sidang digelar secara daring, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Pemohon.
-
Sidang uji formil dan materil UU KPK di Mahkamah Konstitusi telah memasuki tahapan pemeriksaan ahli.
-
Saut mengatakan, pihaknya sudah menagih absensi anggota dewan pada saat paripurna pengesahan revisi UU KPK
-
Jokowi menolak menerbitkan Perppu karena ingin menghormati proses uji materi di MK, menurut pengamat politik itu hanya bahasa politis dari Presiden
-
Akhir cerita dari perjuangan demo mahasiswa untuk mendesak Presiden Jokowi menertibkan perppu KPK tak berbuah hasil
-
Jokowi hingga saat ini belum melakukan seleksi calon anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
-
Dia menjelaskan, ini untuk menjaga tidak terjadi perbedaan atau bahkan pertentangan antara isi Perppu dan keputusan MK.
-
tidak dikeluarkannya Perppu KPK harus dilihat dalam konteks yang lebih besar, yakni pelemahan pemberantasan korupsi
-
Agus Sarwono menilai jika Presiden Jokowi tidak menerbitkan Perppu KPK, maka Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia akan anjlok
-
Perppu merupakan kebijakan hukum yang berada di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.
-
Yenti menyarankan Jokowi tidak memilih mereka dari partai politik untuk duduk sebagai dewan pengawas KPK.
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempermasalahkan Presiden Jokowi yang tak akan mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU KPK hasil revisi.
-
Jokowi turut membuat KPK untuk tidak berfungsi secara optimal dalam pemberantasan korupsi di Indonesia
-
Jokowi melihat saat ini ada pihak yang melakukan proses uji materi UU KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK)
-
Pencegahan ke luar negeri tersebut adalah aksi hukum pertama yang diambil KPK setelah UU 19/2019 tentang KPK berlaku.
-
Romo Magnis mengaku pasrah, meski pun ia berharap Presiden Jokowi mau untuk menerbitkan Perpu KPK.
-
Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa dirinya memiliki rahasia soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
Mantan Wakil DPR Fahri Hamzah menjelaskan bagaimana Jokowi membawa Era baru pemberantasan korupsi dengan memberikan dewan pengawas untuk KPK.
-
Refly Harun tak setujui usulan Mahfud MD terkait solusi agar calon pimpinan terpilih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nuril Ghufron dapat dilantik.
-
Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD membahas mengenai Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini telah resmi berlaku
-
Dua Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD dan Refly Harun buka suara, soal UU KPK yang kini resmi berlaku.
-
Check and balance sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. apalagi lembaga negara dengan anggaran dan kewenangan yang sangat besar
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
