KPK Akan Sidangkan Empat Penyuap Bupati Bengkayang Suryadman Gidot di Pontianak

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pelimpahan berkas tahap dua empat tersangka penyuap Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, Rabu (23/10/2019).

Empat tersangka akan dilimpahkan KPK ke pengadilan.

"Penyidikan untuk 4 tersangka telah selesai," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (1/11/2019).

Empat tersangka tersebut di antaranya Rodi, Yosef, Nelly Margaretha, dan Bun Si Fat.

Keempatnya merupakan tersangka dari unsur swasta.

Baca: Pengamat Sarankan Jokowi Agar Pilih Dewan Pengawas KPK Lewat Panitia Seleksi

Perkara yang dilimpahkan terkait kasus suap proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat tahun 2019.

"Rencana sidang akan dilakukan di Pontianak," kata Febri.

Febri mengatakan sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 100 orang saksi di antaranya Wakil Bupati Bengkayang, Sekretaris Daerah Bengkayang, Kepala BPKAD Bengkayang, Sekretaris pada Dinas PU Bengkayang, Kepala Sekolah, wiraswasta, dan ibu rumah tangga.

Baca: KPK Panggil 2 Petinggi Perusahaan Terkait Kasus Suap Impor Ikan

Dalam kasus ini, diketahui KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.

Selain Suryadman Gidot, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Aleksius turut ditetapkan tersangka oleh lembaga antirasuah pada Rabu (4/9/2019).

Tak hanya itu, lima orang lain dari pihak swasta juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Rodi, Yosef, Nelly Margaretha, Bun Si Fat, dan Pandus.

Mereka disinyalir menjadi pihak pemberi suap untuk Suryadman.

Baca: KPK Akan Dipimpin Seorang Jenderal Polisi Aktif, Ini Respons Novel Baswedan

Gidot diduga kuat telah melakukan praktik lancung seperti meminta uang kepada kedua anak buahnya yakni Kadis PUPR Kabupaten Bengkayang, Aleksius dan Agustinus Yan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang pada Jumat (30/8/2019).

Hal itu didasari lantaran Gidot pernah memberikan penunjukan anggaran langsung tambahan APBD-Perubahan 2019 kepada Dinas PUPR sebesar Rp7,5 miliar dan Dinas Pendidikan sebesar Rp6 miliar.