Jumat, 3 Oktober 2025

Soal Rangkap Jabatan Ketua Umum Parpol Jadi Menteri, Golkar: Tak Ada Aturan Dilanggar

Partai Golkar menilai tidak perlu dipersoalkan rangkap jabatan Ketua Umum partai politik di Kabinet Kerja Joko Widodo (Jokowi).

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (21/10/2019). Menurut rencana, presiden Joko Widodo akan memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada publik hari ini usai dilantik Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan periode 2019-2024 bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Jokowi pun memberikan beberapa pengarahan terkait bidang yang akan diemban Prabowo.

"Saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai sasaran-sasaran dan harapan-harapan yang ditentukan," tegasnya.

Lebih lanjut untuk Eddy Prabowo, Presiden Jokowi juga memberikan jatah menteri. Apa posisinya? Baru akan disampaikan Jokowi sendiri pada Rabu (23/10/2019) esok.

"Untuk posisi saudara Eddy, pak presiden yang akan umumkan. Beliau (Presiden) yang akan umumkan hari Rabu‎. Oke ya, Gerindra yang dipanggil dua," tambahnya.

Sebelum itu juga, di awal pertemuan, Prabowo juga menyampaikan keputusan Gerindra, 'apabila diminta, siap membantu.'

"Hari ini resmi diminta. Dan kami sudah sanggupi untuk membantu," ucapnya.

Suharso Monoarfa

Suharso Monoarfa diminta membuat perencanaan di sektor perekonomian, setelah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

"Saya di bidang perekonomian dalam hal bagaimana menyusun perencanaan itu," ucap Suharso.

Ketika ditanya akan menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Suharso tidak menjawabnya karena akan secara resmi diumumkan oleh Jokowi.

"Besok diumumkan, tadi saya juga diminta untuk menyiapkan roadmap dalam sidang kabinet perdana, menjelaskan kepada kabinet mengenai hal itu (perencanaan pembangunan)," paparnya.

Selain itu, Suharso juga mengaku berbicara pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dengan Jokowi, dimana nantinya akan dibentuk satu badan untuk menangani proses tersebut.

"Nantu Presiden akan membentuk badan otorita untuk ibu kota baru, mungkin di akhir tahun ini (dibentuknya)," kata Suharso.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved