Kabinet Jokowi
Daftar 15 Calon Menteri dari Parpol di Kabinet Baru Jokowi: Tak Ada Nama dari PAN dan Demokrat
Dari 34 orang yang dipanggil sejak Senin (21/10/2019), 32 orang diyakini bakal menduduki jabatan menteri atau pejabat setingkat menteri di Kabinet bar
lihat foto
Partai Demokrat hingga kini belum memberikan pernyataannya mengenai penyusunan kabinet, oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Termasuk mengenai penunjukkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
Tiga politisi Demokrat yang ditemui diparlemen, enggan berkomentar soal penyusunan menteri oleh Jokowi.
"Memang perlu ya di komentari, tidak perlu lah," ujar Ketua DPP Demokrat Benny K Harman.
Begitu juga dengan Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan.
Menurutnya ia tidak mau berkomentar soal penyusunan kabinet yang sedang dilakukan Jokowi.
"Kalau itu saya no komen dulu," katanya sebelum masuk ke ruang rapat paripurna.
Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin juga enggan mengomentari penyusunan kabinet yang akan diumumkan Rabu esok itu, termasuk mengenai kemungkinan adanya calon menteri dari Demokrat.
"Kalau untuk yang lain boleh, untuk kabinet tidak dulu. Ke Pak Sekjen saja" katanya.
Beredar kabar Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) mengeluarkan instruksi kepada jajaran partainya untuk tidak berkomentar soal dinamika penyusunan kabinet, baik itu di media online, cetak, maupun televisi. Instruksi tersebut tersebut tertanggal 21 Oktober 2019.
PAN Akui Belum Ada Kader yang Dipanggil Jokowi
Ketua DPP Partai Amanat Nasional ( PAN) Yandri Susanto mengatakan, sampai hari ini belum ada kader PAN yang dipanggil Presiden Joko Widodo terkait kabinet kerja jilid 2 ke Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Tidak ada (kader yang dipanggil Presiden Joko Widodo)," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019) dikutip dari Kompas.com.
Yandri mengatakan, penyusunan kabinet kerja jilid 2 merupakan hak prerogatif presiden.
PAN tidak menyodor-nyodorkan nama-nama kader untuk dipertimbangkan Jokowi sebagai menteri.
"Tapi kita sekali lagi itu hak prerogatif Pak Jokowi. Kita tidak mengajukan nama, tidak lobi-Lobi khusus, tidak," ujar dia.
Yandri mengatakan, PAN otomatis akan berada di luar pemerintah jika tidak ada kader yang masuk dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf.
Kendati demikian, Yandri mengatakan, PAN akan tetap bekerja sama dengan pemerintah di parlemen dengan mengkritik kebijakan yang dianggap tidak tepat dan mendukung program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Apakah kami bekerja sama dengan Pak Jokowi? Iya, bekerja sama, bisa. Program-program Pak Jokowi yang bagus wajib kami dukung, tetapi kalau anggaran tidak tepat, kebijakan kurang pas itu kewajiban kami untuk menyatakan pembanding pendapat," kata dia.
(Tribunnews.com/Daryono) (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)
