Daftar 15 Calon Menteri dari Parpol di Kabinet Baru Jokowi: Tak Ada Nama dari PAN dan Demokrat

Daftar 15 Calon Menteri dari Parpol di Kabinet Baru Jokowi: Tak Ada Nama dari PAN dan Demokrat

TRIBUNNEWS.COM - Hingga Selasa (22/10/2019) malam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memanggil 34 orang ke Istana.

Dari 34 orang yang dipanggil sejak Senin (21/10/2019), 32 orang diyakini bakal menduduki jabatan menteri atau pejabat setingkat menteri di Kabinet baru Jokowi. 

Sebagaimana pernyataan Jokowi sebelumnya, komposisi kabinet baru Jokowi berasal dari wakil parpol dan profesional. 

Sejauh ini, tercatat terdapat 15 calon menteri dari parpol yang telah dipanggil. 

Ada yang merupakan wajah baru, ada yang wajah lama. 

Mereka berasal dari PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP dan Gerindra.

Baca: Senang Dengar Prabowo Mau Jadi Menteri di Kabinet Jokowi, Farhat Abbas: Tak Ada Lagi Saling Tawan

Dari daftar calon menteri yang dipanggil Jokowi itu, tak ada kader Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN). 

Padahal sebelumnya, PAN dan Demokrat diperkirakan bakal masuk dalam kabinet. 

Sementara Partai Gerindra yang sebelumnya menjadi oposisi akhirnya masuk ke kabinet. 

Berikut rincian daftar calon menteri dari parpol. 

1. PDIP

PDIP diperkirakan bakal menjadi parpol yang memperoleh kursi terbanyak. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Jokowi sebelumnya. 

Sejauh ini, terdapat tiga kader PDIP yang telah dipanggil Jokowi sebagai calon menteri.

Tiga kader PDIP itu yakni Juliari P Batubara, Tjahjo Kumolo dan Yasonna Laoly. 

Dimungkinkan masih ada satu kader PDIP yang masuk kabinet yakni Pramono Anung. 

Namun, hingga saat ini, Pramono Anung belum terlihat dipanggil ke Istana. 

2. Golkar

Hingga Selasa malam, tercatat tiga kader Partai Golkar dipanggil Jokowi ke Istana. 

Mereka yakni Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Zainudin Amali. 

Awalnya, kader Golkar lainnya yakni Bupati Minahasa Selatan, Tetty Paruntu sempat datang ke Istana. 

Namun, Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan itu akhirnya batal menjadi calon menteri karena tidak bertemu Jokowi. 

Baca: Partai Politik Dianggap Menyandera Jokowi soal Susunan Kabinet

3. PKB

Tercatat tiga kader PKB dipanggil Jokowi sebagai calon menteri. 

Tiga calon menteri dari PKB itu yakni Ida Fauziyah, Abdul Halim Iskandar dan Agus Suparmanto. 

Di kabinet Kerja Jilid I, PKB menempatkan tiga kadernya yakni Hanif Dhakiri sebagai Menteri Ketenagakerjaan, Imam Nahrawi sebagai Menpora dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia yang diawalnya dijabat Marwan Jafar kemudian digantikan Eko Putro Sandjojo. 

4. NasDem

Partai NasDem diperkirakan mendudukkan tiga kadernya di kabinet baru Jokowi. 

Tiga kader NasDem telah dipanggil Jokowi yakni Syahrul Yasin Limpo, Siti Nurbaya Bakar dan Johnny G Plate. 

Siti Nurbaya menyatakan kembali dipercaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Di kabinet sebelumnya, kader punya tiga wakil yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. 

4. Gerindra

Gerindra yang awalnya oposisi akhirnya bergabung dengan pemerintahan Jokowi. 

Ada dua wakil dari Gerindra yang sudah dipanggil Jokowi. 

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo menyatakan diminta Jokowi menjadi menteri di kabinet baru. 

Prabowo menyatakan dirinya bakal menjadi menteri di bidang pertahanan. 

Sementara posisi Edhy Prabowo akan langsung diumumkan oleh Jokowi pada Rabu (23/10/2019) besok. 

5. PPP

Dari PPP, diketahui hanya satu wakil yang dipanggil Jokowi yakni Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa. 

Saat bertemu Jokowi, Suharso Monoarfa menyatakan berbicara tentang ekonomi secara umum, ketenagakerjaan, industri, riset teknologi, inovasi, dan lainnya.

Selain itu, ia juga diminta menyusun roadmap perencanaan ekonomi.

Suharso juga turut membahas pembentukan badan otoritas pemindahan ibu kota dengan Presiden.

"Besok akan dijelaskan (pos menteri apa)," kata Suharso, Selasa (22/10/2019), 

Demokrat Enggan Beri Komentar soal Penyusunan Kabinet

Partai Demokrat hingga kini belum memberikan pernyataannya mengenai penyusunan kabinet, oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Termasuk mengenai penunjukkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Tiga politisi Demokrat yang ditemui diparlemen, enggan berkomentar soal penyusunan menteri oleh Jokowi.

"Memang perlu ya di komentari, tidak perlu lah," ujar Ketua DPP Demokrat Benny K Harman.

Begitu juga dengan Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan.

Menurutnya ia tidak mau berkomentar soal penyusunan kabinet yang sedang dilakukan Jokowi.

"Kalau itu saya no komen dulu," katanya sebelum masuk ke ruang rapat paripurna.

Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin juga enggan mengomentari penyusunan kabinet yang akan diumumkan Rabu esok itu, termasuk mengenai kemungkinan adanya calon menteri‎ dari Demokrat.

"Kalau untuk yang lain boleh, untuk kabinet tidak dulu. Ke Pak Sekjen saja" katanya.

Beredar kabar Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) mengeluarkan instruksi kepada jajaran partainya untuk tidak berkomentar soal dinamika penyusunan kabinet, baik itu di media online, cetak, maupun televisi. Instruksi tersebut tersebut tertanggal 21 Oktober 2019.

PAN Akui Belum Ada Kader yang Dipanggil Jokowi

Ketua DPP Partai Amanat Nasional ( PAN) Yandri Susanto mengatakan, sampai hari ini belum ada kader PAN yang dipanggil Presiden Joko Widodo terkait kabinet kerja jilid 2 ke Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Tidak ada (kader yang dipanggil Presiden Joko Widodo)," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019) dikutip dari Kompas.com.

Yandri mengatakan, penyusunan kabinet kerja jilid 2 merupakan hak prerogatif presiden.

PAN tidak menyodor-nyodorkan nama-nama kader untuk dipertimbangkan Jokowi sebagai menteri.

"Tapi kita sekali lagi itu hak prerogatif Pak Jokowi. Kita tidak mengajukan nama, tidak lobi-Lobi khusus, tidak," ujar dia.

Yandri mengatakan, PAN otomatis akan berada di luar pemerintah jika tidak ada kader yang masuk dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Kendati demikian, Yandri mengatakan, PAN akan tetap bekerja sama dengan pemerintah di parlemen dengan mengkritik kebijakan yang dianggap tidak tepat dan mendukung program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Apakah kami bekerja sama dengan Pak Jokowi? Iya, bekerja sama, bisa. Program-program Pak Jokowi yang bagus wajib kami dukung, tetapi kalau anggaran tidak tepat, kebijakan kurang pas itu kewajiban kami untuk menyatakan pembanding pendapat," kata dia.

(Tribunnews.com/Daryono) (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)