Dikabarkan Masuk Koalisi Pemerintah, Gerindra Kemungkinan Dapat Kursi Menteri Pertanian

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra dikabarkan masuk ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Ketua Umum Kelompok Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

"Di-iya-kan oleh presiden, presiden menegaskan bahwa Gerindra masuk (koalisi)," tutur Imannuel seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Menurutnya, hanya Partai Gerindra yang bergabung dengan pemerintahan, sementara Partai Demokrat dan PAN tidak mendapatkan restu dari Jokowi.

Baca: Asrama Mahasiswa Papua di Tomohon Terbakar, Berikut Kronologi Kejadiannya

"Yang jelas partai selain Gerindra tidak ada (yang gabung lagi). Tapi, ya hampir semua partai ini mau masuk, mereka pengennya masuk, tapi presiden punya pertimbangan, enggak bisa," ujarnya.

"Tadi presiden menegaskan, kalau semua masuk dalam pemerintahan itu tidak baik dalam demokrasi," tambahnya.

Dengan isu merapatnya Gerindara ke koalisi pemerintah, komposisi kursi menteri dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin menjadi menarik untuk ditelisik.

Terlebih, Jokowi akan mengumumkan komposisi menterinya Senin (21/10/2019) pagi.

Baca: Pria Ini Masih Ingin Menikah Lagi padahal Punya 39 Istri, 94 Anak dan 33 Cucu: Semua Satu Rumah

"Saya akan kenalkan menteri, yang telah kita pilih. Pagi akan dikenalkan, setelah itu akan dilantik," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Jokowi mengatakan menyediakan sekitar 16 menteri yang berasal dari kalangan partai politik.

"Ya kurang lebih (menteri dari partai politik 16 orang). Saya belum ngitung. Kurang lebih," ucap Jokowi.

Namun Jokowi tidak memerinci pos kementerian mana yang bakal diisi kader partai politik.

Gerinda dikabarkan dapat 1 kursi menteri

Jokowi juga enggan menjawab apakah partai nonkoalisi juga mendapat jatah menteri di kabinetnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunnews.com, akan ada enam parpol mendapatkan kursi menteri dalam kabinet kerja jilid II.

Baca: Kisah Istri Mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen Banting Setir Jadi Penjual Nasi Uduk

Enam partai tersebut di antaranya Partai Demokrasi Indonesai Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Gerindra.

"Formasi menteri dari Parpol, hingga diskusi antara parpol tadi pagi adalah, koalisi 5-3-3-3-1-1," sebut sumber Tribunnews.com dari partai NasDem, Minggu (20/10/2019).

Ia menyebut PDIP mendapat lima kursi menteri, kemudian Golkar, Nasdem dan PKB memperoleh masing-masing 3 menteri.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Gerindra mendapat masing-masing satu kursi menteri.

"Itu formulasi yang terakhir, ndak tahu kalau berubah lagi," kata sumber ini.

Sumber lain Tribunnews.com di PDI Perjuangan juga mengatakan formasi menteri yang berasal dari partai politik adalah 6-3-3-3-1.

Baca: Harga HP Samsung di Bulan Oktober 2019, Mulai dari Galaxy A10s hingga Galaxy S10 Lengkap di Sini!

Perinciannya, PDIP mendapat 6 kursi menteri, kemudian Golkar, Nasdem dan PKB masing-masing mendapat 3 kursi menteri.

Sedangkan PPP mendapat 1 kursi.

"Namun dengan bergabungnya Gerindra ke koalisi pemerintah, kemungkinan formasi susunan kabinet akan berubah menjadi seperti itu, 5-3-3-1-1," ujar sumber ini.

"Jadi jatahnya PDIP berkurang dari 6 menjadi 5," jelasnya.

Ia menambahkan, formasi kabinet dari parpol masih memungkinkan berubah.

"Masih tarik-tarikan terus. Masih mungkin berubah sampai pengumumnan kabinet diberikan presiden," ucapnya.

Masih berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunnews.com, Gerindra disebut akan mendapat kursi Menteri Pertanian.

"Kursi Mentan, mungkin. Tapi NasDem juga incar kursi yang sama," ucap sumber Tribunnews.com.

Diprediksi jika Gerindra mendapatkan jatah menteri, kemungkinan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo yang akan duduk.

idato lengkap Presiden Jokowi

Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045 pada satu abad Indonesia merdeka mestinya, Insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita. Target kita bersama.

Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai US$ 7 triliun. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Kita harus menuju ke sana. Kita sudah hitung, sudah kalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai.

Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif. Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton.

Harusnya inovasi bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya. Cerita sedikit, tahun pertama saya di istana, saat mengundang masyarakat untuk halalbihalal, protokol meminta saya untuk berdiri di titik itu, saya ikut.

Tahun kedua, halalbihalal lagi, protokol meminta saya berdiri di titik yang sama, di titik itu lagi. Langsung saya bilang ke Mensesneg, “Pak, ayo kita pindah lokasi. Kalau kita tidak pindah, akan jadi kebiasaan. Itu akan dianggap sebagai aturan dan bahkan nantinya akan dijadikan seperti undang-undang.”

Ini yang namanya monoton dan rutinitas. Sekali lagi, mendobrak rutinitas adalah satu hal. Meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas. Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata.

Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan.

Seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Kalau ditanya, jawabnya “Program sudah terlaksana Pak.” Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya.

Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu hasilnya. Cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Ada sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent.

Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Para hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya banggakan, Potensi kita untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif kita jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar.

Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan kesempatan kerja. Tapi akan menjadi kesempatan besar jika kita mampu membangun SDM yang unggul. Dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan dengan ekosistem ekonomi yang kondusif.

Oleh karena itu, 5 tahun ke depan yang ingin kita kerjakan: Pertama, pembangunan SDM akan menjadi
prioritas utama kita, membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita. Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan.

Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting
dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.

Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I,eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai
kompetensi.

Saya juga minta kepada para menteri, para pejabatdan birokrat, agar serius menjamin tercapainya
tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot.
Pada akhirnya, yang kelima adalah transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Para hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya muliakan, pada kesempatan yang bersejarah ini, perkenankan saya, atas nama pribadi, atas nama Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, dan atas nama seluruh rakyat Indonesia, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Muhammad Jusuf Kalla yang telah bahu-membahu menjalankan pemerintahan selama 5 tahun terakhir.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh lembaga-lembaga negara, kepada jajaran aparat pemerintah, TNI dan Polri, serta seluruh komponen bangsa yang turut mengawal pemerintahan selama 5 tahun ini sehingga dapat
berjalan dengan baik.

(Tribunnews.com/Citra Agusta PA/Sri Juliati)