Minggu, 5 Oktober 2025

Kabinet Jokowi

Hari Ini Prabowo Akan Tegaskan Sikap: Jadi Oposisi Atau Gabung ke Kabinet Jokowi

Prabowo sebenarnya mempunyai wewenang untuk langsung mengambil keputusan. Namun, keputusannya ini adalah hal yang berpengaruh pada nasib partai

Editor: Choirul Arifin
kolase tribunnewswiki/Foto-foto: tribunnews.com/Irwan Rismawan/Warta Kota/Henry Lopulalan
Prabowo Subianto, Wiranto, dan Presiden Jokowi. 

"Kalau memang kita dibutuhkan kita siap. Tapi kita di luar (kabinet) pun kita siap membantu. Kita siap mendukung," kata Prabowo.

Sikap PDI Perjuangan

Selain Nasdem dan PKB, sikap yang sama juga ditunjukkan oleh PDI-Perjuangan.

Ketua DPP PDI-Perjuangan Ahmad Basarah menuturkan bahwa partainya tidak keberatan jika Partai Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah dan masuk dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo didamping Wakil MPR RI  Ahmad Basara, Ahmad Muzani, Fadel Muhammad, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, Syarief Hasan dan Jazilul Fawaid saat berkunjung kekediaman Presiden RI ke 5 Megawati Soekarno Putri di Kawasan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019). Pada pertemuan tersebut selain memberikan undangan pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden para pimpinan MPR ingin mendengarkan pandangan Megawati mengenai wacana amandemen UUD 1945 terkait Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tribunnews/Jeprima
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo didamping Wakil MPR RI Ahmad Basara, Ahmad Muzani, Fadel Muhammad, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, Syarief Hasan dan Jazilul Fawaid saat berkunjung kekediaman Presiden RI ke 5 Megawati Soekarno Putri di Kawasan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019). Pada pertemuan tersebut selain memberikan undangan pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden para pimpinan MPR ingin mendengarkan pandangan Megawati mengenai wacana amandemen UUD 1945 terkait Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menegaskan bahwa di dunia maya bisa dengan mudah ditemukan propaganda nilai-nilai dan budaya asing.

Basarah menegaskan, Presiden Jokowi mempunyai hak prerogatif untuk memilih orang-orang sebagai menterinya.

"PDI Perjuangan mempersilakan apapun keputusan Pak Jokowi untuk menyusun kabinet yang akan dipimpinnya, termasuk di antaranya melibatkan partai di luar Koalisi Indonesia Kerja, itu adalah wewenang prerogatif presiden," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

"PDI-P menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai komposisi kabinet kepada keputusan politik dari presiden Joko Widodo," tutur dia.

Basarah meyakini Presiden Jokowi telah memiliki pertimbangan dalam menyusun kabinetnya.

Termasuk, mempertimbangkan kekuatan politik Partai Gerindra dalam memperkuat posisi pemerintah.

"Ya saya kira dalam konteks semacam itu ketika Pak Jokowi mempertimbangkan kekuatan Gerindra akan memperkuat kekuatan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terutama menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bekerja di masyarakat kita," kata Basarah.

"Saya kira kita memberikan apresiasi terhadap keputusan politik itu. Tapi sekali lagi kami tidak dalam posisi mendorong atau menolak karena hal tersebut sepenuhnya wewenang hak preogratif Presiden Joko Widodo," ucap Wakil Ketua MPR itu.

Penentuan Prabowo Meski boleh dibilang tidak ada halangan lagi bagi Gerindra untuk bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, Prabowo belum memutuskan sikap resminya, apakah akan bergabung atau tidak.

Ia disebut akan segera menyatakan sikap resmi partainya selama lima tahun ke depan, dalam waktu dekat.

Dalam Rapat Kerja Nasional 15 hingga 17 Oktober 2019 mendatang, Prabowo akan memutuskan apakah Partai Gerindra akan tetap menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved