Jokowi Bertemu Prabowo, Sinyal Gerindra Merapat ke Pemerintah?

Apalagi dalam pertemuan bersama Jokowi, Prabowo menyatakan, bila dibutuhkan saja, akan siap bergabung.

"Hingga saat ini saya masih melihat sangat kecil kemungkinan Gerindra akan dapat kursi menteri dengan alasan partai-partai koalisi Jokowi yang sudah banyak," jelasnya.

Kalaupun Jokowi memberikan jatah Menteri, kata dia, maka sosok itu bukan kader Gerindra. Tapi akan berasal dari tokoh yang terafiliasi atau didorong Prabowo.

"Kalau dapat, sosok yang akan mengisi kursi Menteri itu bukan berasal dari kader Gerindra. Tapi profesional atau tokoh yang terafilisisi dengan Prabowo atau didorong Prabowo," katanya.

Melalui pertemuan dengan Prabowo, menurut dia, Jokowi hanya ingin memperbanyak dukungan dari partai politik dalam menghadapi sejumlah isu strategis, misalnya Perppu KPK, pemindahan Ibukota Negara dan Amandemen UUD 1945.

"Tampaknya Jokowi sedang memperbanyak teman. Terutama untuk beberapa hal yang memang dia butuh dukungan. Misalnya isu Perppu KPK, pemindahan ibukota, bahkan Amandemen UUD 1945. Sehingga dukungan dari banyak pihak ini menjadi diperlukan," tegasnya.

Respons PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai positif pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

"Pertemuan antar-elite positif. Menunjukkan kerukunan dan kesejukan," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Tribunnews.com, Jumat (11/10/2019).

Apakah ini pertanda Gerindra akan masuk kabinet?

Mantan Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini menilai mungkin saja demikian.

"Mungkin iya mungkin tidak. Di politik jumlah kemungkinan jauh lebih banyak ketimbang di wilayah lain," jelas anggota DPR RI ini.

Kalau pun akan bergabung ke pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, sebagai rekan koalisi di Pilpres 2019 lalu, PKS tetap akan bersahabat dengan Gerindra.

"PKS akan selalu bersahabat dengan Gerindra dan partai lainnya untuk memajukan negeri," ucapnya.

PKS pun menegaskan sikap tetap sebagai oposisi pemerintah untuk lima tahun mendatang.