Kabinet Jokowi
Prabowo Disebut Telah Siapkan Calon Menteri untuk Kabinet Jokowi, Ini Tanggapan Puan Maharani
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Prabowo sudah menyiapkan nama calon menteri untuk Kabinet Kerja Joko Widodo-Maruf Amin.
lihat foto
Muzani menjelaskan bahwa partainya telah mengajukan konsep yang dapat dilakukan pemerintah terkait swasembada pangan, energi, dan air.
Baca: Pemohon Minta Hakim Konstitusi Prioritaskan Uji Materi UU Pilkada
Konsep yang diajukan itu merupakan janji kampanye Prabowo pada Pilpres 2019, misalnya penurunan tarif dasar listrik, harga sembako murah, dan ketersediaan air bagi para petani di musim kemarau.
Menurut Muzani, konsep dari Partai Gerindra telah diberikan secara tertulis kepada Presiden Jokowi dan beberapa pihak terkait.
Muzani mengatakan, pembicaraan dengan Presiden Jokowi baru sebatas tataran konsep dan belum masuk pada portofolio menteri atau orang-orang yang dianggap mampu menjalankan konsep tersebut.
Baca: Kabar Gerindra dan Demokrat Masuk Kabinet, Peneliti: Jokowi Ingin Banyak Kawan
Baca: KPK Cecar Vice President Angkasa Pura II Terkait Proses Pengadaan Baggage Handling System
Respons Puan Maharani
Presiden Joko Widodo disebut belum mengajak PDI Perjuangan berkomunikasi terkait kemungkinan kader Partai Gerindra menjadi menteri Kabinet Kerja Jilid II.
Demikian diungkapkan Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDI-P Puan Maharani ketika ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).
"Setuju enggak setuju, kita lihat saja. Presiden belum ngajak ngomong. Belum ketemu Presiden sehingga belum ada pembicaraan soal itu (kader Gerindra masuk kabinet)," kata Puan seperti dikutip Kompas.com.
Puan menekankan, keputusan kader Gerindra menjadi pembantu Presiden Jokowi bukanlah keputusan partainya sendiri.
Melainkan harus atas persetujuan parpol anggota koalisi lainnya.
"Kan enggak bisa serta merta PDI-P menyatakan iya, setuju, atau tidak setuju. Kita ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan Pak Jokowi," lanjut Puan.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa penentuan formasi kabinet didasarkan pada hak prerogatif Presiden.
Namun hal tersebut tetap harus berlandaskan dengan perundingan bersama-sama parpol pendukung.
"Semua merupakan hak prerogatif Presiden, harus dibicarakan secara matang serta bersama-sama dengan semua partai yang mendukung Pak Presiden. kita lihat saja nanti," tutur dia.
Baca: Gerindra Berharap Dapat Kursi Pimpinan Pada 4 Komisi DPR Ini
Baca: Kata Sufmi Dasco soal Gerindra Tak Dapat Kursi Peninggalan Fadli Zon di Pimpinan DPR
Tanggapan Ketua DPP Partai Golkar
