Moeldoko Ingin Tertibkan ''Buzzer'', Relawan Medsos Jokowi: Berlebihan
Selain merugikan, keberadaan buzzer tidak diperlukan lagi karena masa pemilu telah berakhir.
lihat foto
Menurutnya, meskipun berada di sisi petahana, kontrol terhadap kinerja pemerintah tetap perlu dilakukan.
Berbeda halnya dengan Priyo, Ajeng yang menjadi relawan medsos untuk pemenangan Prabowo-Sandi menyambut baik keinginan pemerintah menertibkan para buzzer.
Namun, ia berharap buzzer yang ditertibkan adalah buzzer yang menyebarkan konten negatif seperti hoaks.
"Ya kalau kontennya isinya hoaks, ujaran kebencian, provokatif, ya harus ditertibkan, supaya enggak terjadu gaduh begitu," kata Ajeng.
Ajeng mengaku bersuara mendukung Prabowo-Sandi lewat akun medsos pribadinya dan admin Relawan Pepes.
Ia mengaku tak pernah menyerang atau melakukan kampanye hitam kepada lawan politik jagoannya, yakni Jokowi-Ma'ruf.
"Waktu pilpres itu kami lebih sering menonjolkan program-program jagoan kami, apa yang jadi visi-misi, mengkritik iya, tapi kritik yang membangun," kata Ajeng.
Selain itu, ia juga tidak setuju jika pemerintah juga menertibkan para akun buzzer atau akun umum yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan atau kinerja pemerintah.
Pengawasan dari warga melalui media sosial perlu dilakukan.
"Kalau kebijakannya enggak pro rakyat, enggak membuat rakyat adil dan makmur, kami harus katakan itu. Apalagi kan sekarang memang sudah selesai Pemilu, jadi ya kita dukung dan awasi jalannya pemerintahan nanti," tandasnya.
Gandeng Kominfo
Polda Metro Jaya bakal berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menertibkan buzzer yang selama ini beraksi di media sosial.
"Nanti kami koordinasi dengan Kominfo ya (untuk menertibkan buzzer)," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (4/10/2019).
Argo mengatakan pihaknya masih mendalami unsur pidana terhadap aksi yang dilakukan para buzzer di media sosial.
Baca: 5 Fakta Pernikahan Justin Bieber & Hailey Baldwin, Serba Tertutup & Habiskan Biaya Rp 7 Miliar!
Polisi akan melihat lebih dahulu konten yang disebarkan para buzzer.
