Mantan Kepala BIN: Tidak Ada Celah untuk Referendum Papua

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) A.M. Hendropriyono mengatakan, tidak mungkin Papua melakukan referendum, sebagaimana isu yang digelontorkan oleh aktivis pro kemerdekaan Papua.

Menurut Hendropriyono, referendum hanya ada bagi negara-negara yang belum berdaulat

Hal ini disampaikannya dalam acara forum patriotik untuk Papua dan Papua Barat di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (5/9/2019).

"Referendum itu, wahai kaum muda intelektual bangsa Indonesia, terutama di Papua dan daerah-daerah lainnya, referendum hanya ada bagi negara-negara yang belum berdaulat," kata Hendropriyono.

Baca: ‎ Contoh Soal CPNS 2019 dan P3K/PPPK Ramai Beredar Jelang Pendaftaran Dibuka, Begini Tanggapan BKN

Baca: Fadli Zon Sebut Pembentukan Dewan Pengawas KPK Kontroversial

Baca: Fadli Zon Mengaku Tidak Setuju Revisi untuk Pelemahan KPK

Ia menuturkan, karena Indonesia sudah berdaulat, maka tidak mungkin melakukan referendum.

"Negara berdaulat, enggak ada istilah referendum," jelasnya.

Maka dari itu, wacana referendum adalah bagian dari serangan hoaks. Yang dimana berniat membuat semakin ada perpecahan.

"Orang-orang yang beride separatis, kita bangsa yang berdaulat, tidak ada iming-iming referendum. Itu hoaks," jelasnya.

Ka juga melihat bahwa pihak-pihak yang mekampanyekan penentuan nasib sendiri atau self determination bagi Papua, hal tersebut jelas tidak bisa dilakukan.

"Self determination, penentuan nasib sendiri, hanya bagi negara yang belum merdeka. Bangsa Indonesia sudah merdeka, Papua sudah merdeka bersama Indonesia," pungkasnya.