Arsul: DPR Harus Segera Kaji Undang-undang soal Pemindahan Ibu Kota
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan parlemen harus menyambut positif keputusan pemerintah memindahkan ibu kota.
"Masyarakat gembira mengenai informasi telah diumumkannya (ibu kota) oleh Bapak Presiden bahwa rencana ibu kota negara di Kaltim yaitu Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara," ujar Isran saat wawancara dengan Kompas TV, Senin.
Isran mengatakan, Pemprov Kalimantan Timur sudah siap untuk menyambut rencana itu.
4. Jokowi sudah 2 kali ke PPU
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud mengatakan, sebelum memilih sebagian wilayah PPU sebagai ibu kota baru, Presiden Jokowi telah dua kali datang ke daerah yang berada di Kalimantan Timur itu.
"Sebelum Bapak Presiden mengumumkan pemindahan ibu kota baru ini, saya hitung ada dua kali beliau datang ke sini," ujar Abdul seperti dikutip dari Kompas TV, Senin.
Abdul mengatakan, Jokowi pernah datang ke PPU tepatnya melihat Pelabuhan Bulu Minung yang hendak dibuatkan jalur kereta api borneo. Jokowi juga pernah datang untuk membuat national science geopark untuk kemaritiman.
5. Siapkan lahan 300.000 hektar
Abdul Gafur Mas'ud mengaku telah menyiapkan lahan seluas 300.000 hektar, sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan sebagian wilayah PPU menjadi ibu kota baru.
Menurut Bupati Abdul, pemerintah pusat hanya tinggal menentukan titik mana yang dianggap cocok dan sesuai di lahan tersebut.
"Kami sebenarnya, sebelum diumumkan, sudah menyiapkan lahan seluas 300.000 hektar. Sekarang kami tunggu perintah Presiden dan pemerintah pusat dimana titik lokasinya itu," kata Bupati PPU Abdul saat diwawancarai KompasTV, Senin.
6. Cegah spekulan tanah
Abdul Gafur Mas'ud mengaku telah mempersiapkan strategi untuk mencegah munculnya spekulan tanah sebagai kemungkinan buruk yang muncul dari pengumuman ibu kota baru oleh Presiden RI Joko Widodo, Senin.
Pertama, pemerintah kabupaten sudah berupaya menekan nilai jual tanah di wilayah Penajam Paser Utara tidak naik.
Hal itu dilakukan bahkan sebelum Jokowi mengumumkan wilayah kabupaten ini menjadi sebagian dari lokasi ibu kota baru RI.
“Sebelum diumumkan, saya juga sudah tekan agar NJOP di Penajam Paser Utara itu tidak naik,” ujar Gafur dalam wawancara bersama Kompas TV, Senin.