Jumat, 3 Oktober 2025

Rusuh di Papua

Gubernur Usul Libatkan Pihak Asing Selesaikan Konflik Papua, PKS: Harusnya Percaya pada Pemerintah

Ia heran jika otonomi khusus yang sudah berlangsung sejak 2001 dan anggaran ratusan triliun untuk pembangunan Papua, dianggap tidak ada perubahan

Penulis: Chaerul Umam
Tribunnews/Irwan Rismawan
Sejumlah mahasiswa dari Aliansi Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme Papua melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019). Aksi tersebut sebagai bentuk kecaman atas insiden di Surabaya dan menegaskan masyarakat Papua merupakan manusia yang merdeka. Tribunnews/Irwan Rismawan 

"Mereka pelaku ditangkap. Kasih tahu kami, sudah adili ini, sudah lakukan ini. Negara harus kasih tahu itu. Tidak boleh masalah Papua disepelekan, masalah besar ini," kata Lukas. 

2. Lukas Sebut Otonomi Khusus Tak Beri Solusi

Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan harus ada perjanjian baru untuk solusi mengenai kerusuhan di Papua.

Lukas menuturkan, dirinya akan segera bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengusulkan perjanjian.

"Kemarin saya untuk undang beliau untuk datang ke Jayapura kami akan bertemu. Tapi kami sudah punya konsep, akhirnya kita harus pakai satu perjanjian. Undang-undang apapun enggak bisa," ujar Lukas.

Najwa Shihab lalu menanyakan soal otonomi khusus, namun tetap dijawab Lukas tidak bisa.

"Enggak itu enggak bisa, harus perjanjian dengan lembaga-lembaga tertentu. Dengan lembaga internasional atau dengan apa, kalau undang-undang tidak akan," sebut Lukas.

Ratusan mahasiswa dan mahasiswi Papua mulai bergerak ke Istana Merdeka pada Kamis (22/8/2019) siang.
Ratusan mahasiswa dan mahasiswi Papua mulai bergerak ke Istana Merdeka pada Kamis (22/8/2019) siang. (ISTIMEWA)

Najwa Shihab pun langsung bertanya jika gubernur tak mempercayai kekuatan undang-undang.

"Gubernur tapi tidak percaya dengan kekuatan undang-undang Pak Lukas?" tanya Najwa Shihab kaget.

"Enggak," jawab singkat Lukas.

"Undang-undang 21 itu tidak berjalan, hanya dikasih uang begitu saja kan, kewenangan tidak ada," tambahnya.

"Di Papua undang-undang tertentu, baru satu PP yaitu Majelis Rakyat Papua (MRP) yang lain semua tidak ada. Ini sudah lebih dari 20 tahun. Jakarta tidak bisa kasih," papar Lukas.

3. Sebut Papua Belum Di-Indonesiakan secara Baik

Gubernur Papua Lukas Enembe menuturkan kekecewaannya terhadap sikap masyarakat di luar Papua saat hadir di acara Mata Najwa.

Hal tersebut bermula ketika Najwa Shihab sebagai pembawa acara Mata Najwa meminta Gubernur Papua Lukas Enembe berkomentar soal permintaan maaf yang dilontarkan Gubernur Jawa Timur Khofifah.

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved