Disebut Tidak Serius Soal Pemindahan Ibu Kota, Kepala Bappenas: 2020 Baru Persiapan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menjawab tudingan Sandiaga Uno yang meragukan keseriusan pemerintah dalam rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Sandiaga menyebut, anggarannya tidak masuk ke Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (RAPBN) tahun 2020.

Menurut Bambang, pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan serius dilakukan pemerintah.

Bambang menjelaskan, anggaran tersebut tidak masuk ke APBN tahun 2020 karena pada tahun tersebut tidak ada aktifitas pemindahan ibu kota.

Ia pun memastikan, pada tahun depan pemerintah hanya melakukan persiapan.

Setelah tahun 2020 disebutnya baru ada langkah signifikan dalam memindahkan ibu kota.

"Karena memang belum ada aktivitas yang signifikan di 2020, baru tahapan persiapan kan," ujar Bambang saat ditemui di Hotel Arya Duta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Baca: Kebakaran hutan di Amazon mencapai rekor, kata badan antariksa Brasil

Baca: LBH Papua: Kehadiran Aparat Keamanan di Papua Belum Tentu Selesaikan Masalah

Baca: Soal Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Komnas HAM Sebut Dua Hal yang Harus Dijawab

Baca: Pelatihan Kepemimpinan Bagi Siswa Disabilitas

Ia pun menyebut pendanaan untuk pemindahan Ibu Kota tidak semuanya berasal dari APBN.

Bambang pun menjelaskan, pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan menjadi penyumbang terbesar.

"Pembiayaannya tidak tergantung pada APBN, yang paling besar investasi dari pihak swasta dan BUMN," jelasnya.

Bambang pun menyebut, setelah 2020, pihaknya baru akan memulai pemindahan ibu kota. Sehingga, ia memperkirakan kegiatannya akan dimulai pada tahun 2021.

"Ya nanti kita lihat, 2021 baru mulai ya kegiatannya," tutupnya.

Sebelumnya, Cawapres Sandiaga Uno meragukan keseriusan pemerintah dalam rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Pasalnya, rencana itu tak ada di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2020.