Disebut Tidak Serius Soal Pemindahan Ibu Kota, Kepala Bappenas: 2020 Baru Persiapan

Sandiaga mengaku sudah menyampaikan kritiknya tersebut langsung kepada Presiden Joko Widodo saat bertemu di Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2019 lalu.

"Sebagai sahabat yang kritis, tapi konstruktif, kita harus simak nota keuangan dalam RAPBN 2020, apa yang ada di sana. Di dalam nota keuanagan RAPBN 2020 yang telah disampaikan kemarin, tidak ada satu item pun anggaran belanja yang langsung terkait dengan rencana pemindahan Ibu Kota," kata Sandiaga.

Referendum

Mantan Wakil Gubernur Jakarta, Sandiaga Uno menilai setiap masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk menyampaikan pendapatnya mengenai rencana pemindahan ibu kota yang berkali-kali disampaikan Presiden Joko Widodo.

Oleh karena itu Sandiaga mengusulkan agar dilakukan referendum atau jajak pendapat kepada seluruh warga Indonesia apakah setuju dengan rencana pemindahan ibu kota tersebut.

Karena menurutnya pemindahan ibu kota bukan sekadar pemindahan lahan tetapi turut berdampak bagi kegiatan ekonomi masyarakat mulai dari kelas bawah hingga kelas atas.

Baca: Soal Jalan Trans Papua, Gubernur Lukas Enembe: Orang Papua tak Pernah Lewat Jalan yang Dibangun

“Pemindahan ibu kota bukan sekadar pemindahan fisik lahan, tapi itu adalah sebuah pemikiran strategis yang menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara untuk menyampaikan pandangannya soal itu.”

“Saya melihatnya perlu ada referendum yang disampaikan seluruh rakyat Indonesia apakah setuju dengan pemindahan ibu kota sehingga masyarakat menjadi bagian dari pengambilan sebuah keputusan,” ungkap Sandiaga dalam diskusi yang digelar PAN di Gedung Joeang 45, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Baca: Rizky Nazar Bahagia Kini jadi Om, Sang Kakak Rizkina Nazar Melahirkan Anak Pertamanya

Sandiaga mengusulkan referendum bisa dilakukan mulai tahun 2019 ini karena menurutnya anggaran pemindahan ibu kota belum tercatat dalam RAPBN 2020 yang disampaikan dalam sidang tahunan MPR RI tanggal 16 Agustus 2019 lalu.

Pria yang mencalonkan diri sebagai cawapres di Pilpres 2019 bersama Prabowo Subianto ini juga meminta pemerintah tidak membuat publik bingung dengan terlalu banyak melontarkan isu soal pemindahan ibu kota.

Baca: Lahan 3.000 Hektar Dipersiapkan untuk Ibu Kota Baru di Kalimantan

“Kalau boleh bilang kita harus kembali ke laptop, karena belum ada di RAPBN 2020 maka agenda pemindahan ibu kota tak jadi prioritas. Hal itu harus diletakkan di samping terlebih dahulu dan kembali pada fokus perbaikan ekonomi Indonesia yang semakin melambat perlahan,” pungkas Sandiaga.

Jokowi masih merahasiakan

Presiden Joko Widodo membantah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang menyebut Ibu Kota akan pindah ke Kalimantan Timur.

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum komplet.

"Masih tunggu satu atau dua kajian," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).