Kabinet Jokowi
Demokrat Mau Gabung ke Jokowi? Politisi PDIP: Sudah Terlambat
Menurut Andreas yang anggota DPR RI, seharusnya Demorkat gabung sebelum Pemilihan Presiden (Pilrpes) pada 17 April 2019 lalu. Bukan sekarang.
Terpisah, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai rencana partai Demokrat bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf, dapat memperkuat posisi di parlemen.
"Tentu koalisi bisa di parlemen, bisa dibanyak tempat," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Airlangga menilai, dukungan partai politik ke pemerintah, tidak harus berada di dalam jajaran kabinet tetapi bisa melalui parlemen.
"Partai politik kan kursinya di parlemen, jadi tentu akan memperkuat koalisi di parlemen," ucap Airlangga yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian.
Airlangga melihat kuatnya dukungan dari parlemen ke pemerintah, tentunya dapat membantu dalam membuat perundang-undangan dan persetujuan anggaran. "Kebijakan pemerintah kan ada yang membutuhkan persetujuan parlemen, dengan semakin besar koalisi tentu akan memperkuat posisi pemerintah," kata Airlangga.
Sementara PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk dua kementerian baru, yaitu ekonomi kreatif dan investasi. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (14/8).
“Apa yang diputuskan Presiden Jokowi sejalan dengan hasil keputusan Kongres V Partai, khususnya terkait dengan desain Dewan Pimpinan Partai dan desain kabinet yang senapas, saat Struktur Partai juga memasukkan Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, dan Ketua Bidang Industri dan investasi," ujar Hasto.
PDI Perjuangan juga memberikan landasan ideologis atas tugas kementerian tersebut, termasuk politik investasi guna memerkuat kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi. Dia menjelaskan, ekonomi kreatif dan digital dengan pelaku ekonomi sebagian besar diisi oleh kalangan usia muda produktif, mendapat perhatian luas dari Partai.
Hal ini berangkat dari realitas bagaimana PDI Perjuangan menerima dukungan signifikan dari pemilih muda.
“PDI Perjuangan tercatat sebagai Partai dengan jumlah kepala daerah dan anggota legislatif terbesar yang diisi anak muda. Dengan ruang kepemimpinan muda yang lahir melalui proses rekrutmen dan pendidikan kader tersebut, maka Partai menyatakan kesiapannya untuk jemput bola atas kebijakan Pemerintah yang pro terhadap kaum muda Indonesia untuk berkreasi,” kata Hasto.
PDI Perjuangan juga memersiapkan anak muda untuk aktif secara luas di dunia politik, di lapangan ekonomi, maupun mengekspresikan seluruh energi kreatifnya di bidang kebudayaan.
"Guna memberikan dukungan terhadap kebijakan Presiden tersebut, PDI Perjuangan berpandangan pentingnya dibangun inbond logistic melalui penguatan infrastruktur digital secara terintegrasi, penguatan manajemen, pemasaran, dan kemampuan produksi dengan menerapkan teknologi proses yang paling tepat yang berpijak pada daya inovasi para pemuda Indonesia,” ujar Hasto.
Adapun Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang mengatakan komposisi menteri merupakan hak preogatif presiden. Partai-partai pengusung sebaiknya tidak mengklaim posisi menteri tertentu. Parpol pendukung menurutnya hanya bisa mengusulkan nama-nama calon menteri yang dinilai layak mengisi kabinet Jokowi-Ma'ruf.
"Jadi bahwa kalau ada keinginan ya usulkan saja, contoh kayak PDIP usulkan lebih dari yang lain ya sah-sah saja, engga ada masalah. Kan tergantung presidennya, ya kan," ujar Oesman Saptadi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (tribun network/mal/sen)