Demokrat Mau Gabung ke Jokowi? Politisi PDIP: Sudah Terlambat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI-Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai sudah terlambat jika ada keinginan Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi pendukung pasangan Joko Widodo-Maruf Amin.

KPU sudah mengumumkan pemenang pemilu legislatif dan pilpres. Dan pelantikan presiden tinggal menunggu 20 Oktober.

Menurut Andreas yang anggota DPR RI, seharusnya Demorkat gabung sebelum Pemilihan Presiden (Pilrpes) pada 17 April 2019 lalu. Bukan sekarang.

"Seharusnya ini sudah dilakukan sebelum pilpres. Sudah sangat terlambat apabila baru sekarang diekspresikan," ujar Andreas, Anggota Komisi I DPR RI.

Baca: SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming SCTV Liverpool vs Chelsea, Skor Imbang 1-1 Lanjut Extra Time

Baca: Politikus Golkar Kecipratan Rp20 Miliar dari e-KTP

Baca: Tak Pilih Jaksa Agung dari Parpol, Peneliti LIPI: Jokowi Harus Tunjukkan Independensinya

Namun pernyataan ini juga bisa diartikan, partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini ingin mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf.

Andreas Pareira menduga, keinginan Demokrat mendukung Jokowi-Maruf karena berharap akan ada power sharing dalam kabinet nanti.

Dia yakin Jokowi akan jeli dalam menilai banyaknya dukungan yang mengalir terus setelah dinyatakan KPU sebagai pemenang Pilpres 2019.

"Soal ini tentu presiden Jokowi akan lebih jeli melihat kemungkinan-kemungkinan dukungan yang mengalir pascakemenangan dan mengelola dukuangan-dukungan tersebut sehingga pemerintahan lima tahun kedepan tetap efektif.”

Belakangan, Partai Demokrat mulai terbuka menunjukkan sikap politik untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang akan berkausa 2019-2024.

Hal ini dikemukakan Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. "Ya itu sikap resmi dan opsi terdepan. Tapi semua kembali ke Pak Jokowi," kata Ferdinand, awal pekan ini.

"Kapan? Sikap itu sudah resmi diputuskan pasca-40 hari berkabung Demokrat meski tak diumumkan secara resmi, karena menunggu disampaikan secara formal pada saat yang tepat," ucapnya. Hari berkabung dimaksud berpijak pada wafatnya Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono, 1 Juni lalu.

Baca: Rekomendasi HP Android Terbaik Bulan Agustus 2019 dengan Harga Rp 3 Jutaan

Baca: PKS Puji Sikap Jokowi Tak Pilih Jaksa Agung dari Parpol

Baca: DPD Butuh Pimpinan yang Bisa Terjemahkan Nawacita Jokowi

Ferdinand mengatakan, Partai Demokrat masih menjalin komunikasi intens dengan partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan Jokowi.

Ia mengatakan, Partai Demokrat siap membantu pemerintah jika Presiden terpilih Joko Widodo mengajak bergabung. "Saya tegaskan kembali bahwa semua ini nanti kita kembalikan kepada Pak Jokowi sebagai pemegang hak konstitusionalnya," ucap Ferdinand.

"Kami percaya dan yakin bahwa Pak Jokowi mampu menyusun dan merumuskan siapa-siapa yang akan Beliau ajak dalam pemerintahannya nanti," ujar dia.

Ferdinand menambahkan, sikap resmi Partai Demokrat yang mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf nantinya akan disampaikan secara resmi oleh Ketua Umum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Terpisah, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai rencana partai Demokrat bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf, dapat memperkuat posisi di parlemen.

"Tentu koalisi bisa di parlemen, bisa dibanyak tempat," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Airlangga menilai, dukungan partai politik ke pemerintah, tidak harus berada di dalam jajaran kabinet tetapi bisa melalui parlemen.

"Partai politik kan kursinya di parlemen, jadi tentu akan memperkuat koalisi di parlemen," ucap Airlangga yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian.

Airlangga melihat kuatnya dukungan dari parlemen ke pemerintah, tentunya dapat membantu dalam membuat perundang-undangan dan persetujuan anggaran. "Kebijakan pemerintah kan ada yang membutuhkan persetujuan parlemen, dengan semakin besar koalisi tentu akan memperkuat posisi pemerintah," kata Airlangga.

Sementara PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk dua kementerian baru, yaitu ekonomi kreatif dan investasi. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (14/8).

“Apa yang diputuskan Presiden Jokowi sejalan dengan hasil keputusan Kongres V Partai, khususnya terkait dengan desain Dewan Pimpinan Partai dan desain kabinet yang senapas, saat Struktur Partai juga memasukkan Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, dan Ketua Bidang Industri dan investasi," ujar Hasto.

PDI Perjuangan juga memberikan landasan ideologis atas tugas kementerian tersebut, termasuk politik investasi guna memerkuat kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi. Dia menjelaskan, ekonomi kreatif dan digital dengan pelaku ekonomi sebagian besar diisi oleh kalangan usia muda produktif, mendapat perhatian luas dari Partai.

Hal ini berangkat dari realitas bagaimana PDI Perjuangan menerima dukungan signifikan dari pemilih muda.

“PDI Perjuangan tercatat sebagai Partai dengan jumlah kepala daerah dan anggota legislatif terbesar yang diisi anak muda. Dengan ruang kepemimpinan muda yang lahir melalui proses rekrutmen dan pendidikan kader tersebut, maka Partai menyatakan kesiapannya untuk jemput bola atas kebijakan Pemerintah yang pro terhadap kaum muda Indonesia untuk berkreasi,” kata Hasto.

PDI Perjuangan juga memersiapkan anak muda untuk aktif secara luas di dunia politik, di lapangan ekonomi, maupun mengekspresikan seluruh energi kreatifnya di bidang kebudayaan.

"Guna memberikan dukungan terhadap kebijakan Presiden tersebut, PDI Perjuangan berpandangan pentingnya dibangun inbond logistic melalui penguatan infrastruktur digital secara terintegrasi, penguatan manajemen, pemasaran, dan kemampuan produksi dengan menerapkan teknologi proses yang paling tepat yang berpijak pada daya inovasi para pemuda Indonesia,” ujar Hasto. 

Adapun Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang mengatakan komposisi menteri merupakan hak preogatif presiden. Partai-partai pengusung sebaiknya tidak mengklaim posisi menteri tertentu. Parpol pendukung menurutnya hanya bisa mengusulkan nama-nama calon menteri yang dinilai layak mengisi kabinet Jokowi-Ma'ruf.

"Jadi bahwa kalau ada keinginan ya usulkan saja, contoh kayak PDIP usulkan lebih dari yang lain ya sah-sah saja, engga ada masalah. Kan tergantung presidennya, ya kan," ujar Oesman Saptadi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.  (tribun network/mal/sen)