Respons Surya Paloh Sikapi Keputusan Jokowi Soal Posisi Jaksa Agung Diisi Bukan Orang Parpol

Pernyataan Dhono diamini pula Mantan Direktur Penyidikan Kejagung Chairul Imam.

Perlunya calon Jaksa Agung dari kalangan internal, lantaran telah mengetahui SOP dan persoalan yang dihadapi.

"Semua keputusan dibuat Jaksa Agung. Oleh karena itu Jaksa Agung harus mengerti semua pekerjaan SOP dan personilnya di Kejaksaan. Kepekaan hukum harus dimiliki semua Jaksa, apalagi seorang Jaksa Agung," kata Chairul.

Dinilai sudah bekerja baik

Sejumlah pihak menilai kinerja Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan HM Prasetyo tidak memuaskan.

Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya jaksa yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) ‎sering melontarkan kritik keras atas kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) yang minim menindak kasus korupsi.

Merespon hal tersebut, HM Prasetyo sempat angkat bicara. 
Dia menilai kritikan itu tidak berdasar.

HM Prasetyo malah meyakini, orang yang mengkritiknya itu tidak jauh lebih baik jika memimpin institusinya.

Baca: Seleksi CPNS 2019 segera Dibuka, BKN Minta Calon Peserta Siapkan Dokumen Ini

Baca: Titi Kamal Ceritakan Pengalaman Horor Syuting di Bekas Rumah Sakit Jiwa

Baca: Kembali Jadi Sponsor Utama GIIAS 2019, Astra Financial Tawarkan Cicilan Bunga Nol Persen

Baca: Salmafina Sunan Dikhawatirkan Kabur ke Luar Negeri, Sunan Kalijaga Datangi Kantor Imigrasi

Menurut HM Prasetyo, pihaknya tidak pernah lengah mengawasi seluruh jaksa yang ada di Korps Adhyaksa.

Hanya saja ada sejumlah kendala ketika mengawasi jaksa yang jumlahnya mencapai 10 ribu lebih.

Lantas, apakah selama ini Partai NasDem menilai kadernya HM ‎Prasetyo telah bekerja dengan baik di tengah beragam kritikan yang dialamatkan kepada Jaksa Agung?

"Sampai saat ini Pak Prasetyo kan masih dipakai atau tetap sebagai anggota kabinet Jokowi. Kami menilai yang dia memang bekerja dengan baik. Kalau memang tidak memenuhi harapan presiden kan sudah pasti diganti," ungkap Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Jhonny G Plate, Senin (15/7/2019) di DPP Partai NasDem, Menteng, Jakarta Pusat.

Jhonny G Plate melanjutkan bagi Jaksa agung untuk sekedar menyamankan rakyat yang suka protes melawan dengan mengikuti saja seluruh kemauan mereka bukan ciri khas dari kader NasDem.

Kader NasDem itu, lanjut dia, selalu menegakkan aturan dengan penuh tanggung jawab walaupun risikonya menjadi tidak tersohor.

Dikonfirmasi soal Fraksi PDIP DPR yang melakukan rotasi di alat kelengkapan Dewan, dimana Herman Hery kini menjabat Wakil Ketua Komisi III menggantikan Trimedya Panjaitan.

Pelantikan ‎dipimpin langsung ketua DPR Bambang Soesatyo, Senin (15/7/2019) di Gedung DPR, Senayan.

Melalui pergantian ini, Trimedya resmi menjadi anggota biasa di Komisi III.

Santer pula isu beredar, Trimedya sengaja dijadikan anggota biasa sebagai persiapan bakal menduduki posisi Jaksa Agung dalam kepemimpinan Jokowi, periode kedua.

Menyikapi itu, Jhonny G Plate menjawab diplomatis.

Kalaupun isu itu benar adanya, dia bakal mengucapkan selamat pada Trimedya.

"Bagaimana ya, saya bukan presiden terpilih soalnya. Tapi ‎kalau itu benar, ya selamat pada Pak Trimedya. Nanti kita tunggu pada saat Pak Jokowi menentukan, kan tidak boleh isu. Setidaknya Pak Trimedia dianggap layak jadi Jaksa agung itu adalah juga politisi dari Kabinet Indonesia Kerja, koalisi kami, bagus dong. Yah kita serahkan semua ke Pak Jokowi," ungkapnya.

Kembali ditanya soal bagaimana jika posisi Jaksa Agung ‎tidak lagi menjadi pos bagi kader NasDem? Jhonny G Plate meminta menanyakan itu kepada Presiden Jokowi.