Gerindra: yang Tidak Merasa 'Penumpang Gelap' Gak Usah Kebakaran Jenggot

Penjelasan Rachmawati

nggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri memastikan bahwa pihaknya tetap waspada setelah dugaan adanya penumpang gelap di kubu Prabowo Subianto saat menjadi calon presiden pada Pilpres 2019.

Meskipun demikian, ia mengakui bahwa adanya penumpang gelap merupakan suatu dinamika dalam berpolitik.

Penumpang gelap, kata dia, selalu ada dimana pun.

"Orang yang artinya kaki kanan di sana, kaki kiri di sini. Biasa. Tapi Insya Allah kami tetap mewaspadai karena supaya menjadi cita-cita, visi misi partai ke depan bisa berjalan dengan baik dan mulus," ujar Rachmawati di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

Baca: Terungkap, Sosok Ini Disebut-sebut Bakal Gantikan Steven Paulle di Persija Jakarta

Baca: Andre Rosiade Ungkap Makna Sindiran Kebakaran Brewok Saat Probowo dan Megawati Kian Akrab

Baca: Sebut Ada Penumpang Gelap di Kubu Prabowo saat Pilpres 2019, Gerindra: Prabowo Sudah Baca Situasi

Menurut dia, munculnya penumpang gelap yang dimaksud dikarenakan terdapat semacam distorsi untuk memutarbalikkan keadaan.

Terutama untuk mengacaukan situasi dalam pelaksanaan Pilpres 2019.

"Kalau tidak suka ke sana, itu tentu ada alasan. Nah itu kami harus bisa berlapang dada untuk menerima semua masukan atau kritikan baik yang setuju merapat, setengah setuju atau tidak setuju sama sekali," terang dia.

Asal muasal penumpang gelap

Keberadaan penumpang gelap itu diungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Menurut Dasco, penumpang gelap itu kerap menyudutkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gerindra pada Pilpres 2019.

Prabowo kesal karena ulah para penumpang gelap itu.

Mantan Danjen Kopassus itu, kata Dasco, ingin membuat para penumpang gelap tersebut gigit jari.

Dasco menceritakan, langkah pertama Prabowo yang tak diduga-duga kelompok penumpang gelap tersebut, adalah meminta para pendukungnya agar tak menggelar unjuk rasa saat sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).