Pemindahan Ibu Kota Negara
Kepala Bappenas: Drainase Akan Diperhatikan, Kita Tidak Mau Ibu Kota Baru Nanti Kebanjiran
Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan sistem drainase di wilayah Ibu Kota Negara baru bakal menjadi hal yan diprioritaskan.
lihat foto
Tak hanya itu, Ibu Kota Negara nantinya juga akan mengedepankan efisiensi energi khususnya konsep green housing dan power and gas supply.
Dimana power supply berasal dari clean and reliable energy.
Utamanya semisal pemberdayaan energi bertenaga surya, biomass yakni pemanfaatan bahan biologis yang hidup atau baru mati untuk digunakan sebagai sumber bahan bakar.
"Utamanya kita akan dorong tenaga surya, biomass, dan menggunakan smart great system," ujar Bambang.
Perihal pasokan gas bagi rumah tangga maupun industri, Bambang menjelaskan di lokasi Ibu Kota Negara baru, seluruh pasokan gas akan dialirkan dengan jaringan gas kota.
Hal ini demi menghilangkan konsumsi gas LPG 3 kg alias gas melon yang tak cuma banyak masalah dan kurang ramah lingkungan, tapi juga memakan subsidi cukup besar.
"Nggak ada lagi cerita LPG 3kg, gas melon segala macem yang udah subsidinya besar, banyak masalah, dan juga tidak ramah lingkungan. Bikin impor makin besar pula. Jadi kita harus fokus pada membangun jaringan gas kota," jelas dia.
Diumumkan Agustus
Presiden Jokowi mengamini ibu kota negara bakal pindah ke Kalimantan.
Hal ini ditegaskan Jokowi saat kunjungan kerja hari keduanya di Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019), tepatnya di The Kaldera Nomadic Escape.
"Ya kan memang dari dulu saya sampaikan, pindah ke kalimantan. Kalimantannya mana nanti kita sampaikan Agustus lah," terang Jokowi.
Orang nomor satu di Indonesia ini meminta masyarakat bersabar menunggu hingga Bulan Agustus. Dimana Provinsi yang bakal dipilihnya menjadi ibu kota baru.
Untuk saat ini, lanjut Jokowi, kajian dari ibu kota baru itu belum rampung dan tuntas. Paparan soal kebencanaan maupun sosial budaya belum selesai.
Baca: Dengan Nada Tinggi Tjahjo Bantah Ada Unsur Politis Dibalik Proses Perpanjangan Izin FPI
"Saat ini kajiannya belum rampung dan tuntas. Kalau sudah rampung, detailnya sudah dipaparkan, kajian kebencanaan seperti apa. Mulai dari kajian air, kajian keekonomian, kajian demografinya, masalah sosial politiknya pertahanan keamanan. Semuanya harus komplit. Kita tidak ingin tergesa-gesa tetapi secepatnya diputuskan," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga mengamini Presiden Jokowi telah menyetujui perpindahan ibu kota ke Kalimantan bukan ke Mamuju (Sulbar) ataukah Makassar (Sulsel).
Baca: 10 Tempat Wisata di Tawangmangu, dari Bukit Sekipan Hingga Air Terjun Grojogan Sewu
Jokowi menginginkan rencana pemindahan ibu kota tidak hanya jadi wacana semata. Dia ingin rencana itu segera terwujud.
