Amien Rais Tawarkan 55:45, TKN: Aneh Sekali, Kami yang Menang Kok Dia yang Menentukan Syarat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin angkat bicara terkait pernyataan Amien Rais yang mensyaratkan rekonsiliasi dengan pembagian kekuasaan sebesar 55:45.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional ( TKN) Jokowi-Ma'ruf Ace Hasan Syadzily menegaskan, tawaran Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu aneh.

"Tawaran Pak Amien Rais ini aneh sekali. Kami yang menang tapi kok dia yang menentukan syarat. Itu namanya tidak mau rumongso," ujar ketua DPP Golkar ini kepada Tribunnews.com, Senin (22/7/2019).

Anggota DPR RI ini menegaskan rekonsiliasi itu bukan untuk bagi-bagi kursi.

"Apalagi kalau sudah membagi porsi 55-45. Darimana hitungan angka itu. Rekonsiliasi itu bukan untuk bagi-bagi kursi. Perjelas dulu visi dan misi serta platform programnya," tegas politikus Golkar ini.

Baca: Polisi Sebut Nunung Tidak Kooperatif Saat Ditangkap

Sebetulnya koalisi Jokowi-Maruf Amin sangat terbuka untuk menerima masukan dan konsep untuk kebaikan bangsa.

Namun Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang dipimpin Jokowi juga telah memiliki berbagai ide, gagasan dan konsep yang telah diformulasikan dalam Nawacita Jilid kedua yang telah disampaikan dalam kampanye kemarin.

Yaitu pertama, Presiden Jokowi telah memiliki visi dan misi yang telah dikampanyekan dalam momen kampanye dan debat Pilpres 2019 yang lalu.

Dalam kampanye dan debat tersebut jelas sekali terjadi beberapa perbedaan mendasar tentang arah Indonesia lima tahun ke depan.

Kedua, terakhir Presiden Jokowi sebagai Capres terpilih telah menyampaikan “Visi Indonesia” dengan jelas dan tegas tentang prioritas pembangunan 5 tahun ke depan.

Baca: Bertemu Surya Paloh, Cak Imin Bantah Bahas Posisi Pimpinan MPR

Tentu kubu Jokowi-Maruf Amin harus mengkaji dulu apakah konsep-konsep yang ditawarkan itu sejalan atau tidak dengan visi dan misi yang ada.

"Kami tidak ingin asal menerima. Harus ada kesesuaian dengan apa yang kami tawarkan kepada rakyat sehingga kami memenangkan Pilpres 2019 ini," jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Apalagi kalau sudah membagi porsi 55-45, menurut Ace.

"Rekonsiliasi itu bukan untuk bagi-bagi kursi," dia tegaskan kembali.

Sebelumnya Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais mengatakan bahwa dalam membangun rekonsiliasi harus ada kesamaan program.

Selain itu ada pembagian kekuasaan sebesar 55-45 persen sesuai dengan perolehan suara di Pilpres 2019.

Reaksi Drajad Wibowo

Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo mengatakan, yang dimaksud senior partainya Amien Rais tentang pembagian porsi 55:45, adalah kursi di pemerintahan.

Baca: BREAKING NEWS: Wisatawan Australia Digigit Anjing di Maumere Pulang ke Bali

Drajad juga menjelaskan bahwa pembagian porsi demikian antara pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno merupakan salah satu syarat rekonsiliasi pasca-Pemilu 2019.

"Jadi, akan terjadi rekonsiliasi dukungan, yang disesuaikan juga dengan persentase suara resmi (perolehan suara parpol yang diumumkan KPU)," ujar Drajad saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/7/2019).

Dradjad mengatakan, usul pembagian kursi sebesar 55:45 di dalam pemerintahan itu diungkapkan Amien Rais didasarkan kepada persentase perolehan suara pilpres yang diumumkan oleh KPU.

Dengan demikian, apabila sebanyak 45 persen kursi di pemerintahan diberikan kepada kubu Prabowo, maka dukungan terhadap pemerintah baru menjadi 100 persen.

Pemerintah diyakini akan kuat.

"Artinya, nanti 55 ditambah 45 sama dengan 100 persen. Itu bersama-sama membantu pak Jokowi dan pak Ma’ruf sebagai Presiden dan Wapres," kata Dradjad.

Meski demikian, Drajad juga menyebut bahwa Amien sendiri tidak yakin konsep tersebut dapat terwujud.

Namun, itu tidak jadi sebuah masalah bagi Amien.

"Jika tidak disetujui ya tidak masalah. Solusi dari pak Amien itu juga kan merespon keinginan Pak Jokowi dan tim beliau," ujar Drajad.(*)