Kabinet Jokowi

Tanggapan Gus Sholah soal Isu NU Minta Jatah Menteri : Mending Jadi Partai Politik Saja

Tayang: Rabu, 17 Juli 2019 13:00 WIB

Editor: Imanuel Nicolas Manafe

Tanggapan Gus Sholah soal Isu NU Minta Jatah Menteri : Mending Jadi Partai Politik Saja

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) Achmad Roestandi (kiri) bersama Salahuddin Wahid (kanan) memberikan keterangan kepada media terkait pelanggaran Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (16/1/2018). Dewan Etik MK menjatuhkan sanksi teguran lisan terhadap Ketua MK Arief Hidayat karena melakukan pelanggaran ringan melakukan lobi-lobi politik dengan pimpinan Komisi III DPR RI. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

"Ketika pemerintah siap, NU harus mampu kerja sama dan mampu menjaga jarak sehat," kata dia.

Jatah dipisah

Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan minta jatah kursi menteri partainya dengan Nahdlatul Ulama (NU) dalam kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jilid II, dipisah porsinya.

"Karena memang kan PKB itu dilahirkan oleh NU tapi kan PKB bukan NU, tentu itu suatu yang terpisah," kata Daniel dalam diskusi Polemik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Baca: PKB Ngotot Minta Jatah 10 Menteri, Ini Bocorannya

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat bertemu dengan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019) (Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda)

Menurutnya, baik NU maupun PKB sama-sama bekerja keras dalam kampanye memenangkan Jokowi-Maruf pada Pilpres tahun ini.

Sehingga merupakan hal wajar jika keduanya mendapat porsi bagian dalam struktur kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jilid II.

"Karena NU kan juga menjadi bagian yang sangat bekerja keras kemarin sehingga itu dua hal yang berbeda," ungkap Daniel.

Baca: Kloter 1 Embarkasi Jakarta Tiba di Asrama Haji

Tapi meski menyarankan jatah kursi PKB dengan NU dipisah, Daniel Johan menyerahkan seluruh keputusan ke tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki hak prerogatif.

"Pada akhirnya kita serahkan kepada pak Jokowi. Kami hanya menyediakan Kader terbaik, tapi nanti itu akan melalui hasil pertimbangan mendalam," pungkas dia.

Ngotot minta 10 kursi menteri

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya secara terang-terangan meminta jatah 10 kursi menteri masuk ke dalam komposisi kabinet Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024.

Beberapa pos menteri yang diminta oleh PKB diantaranya ialah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, hingga Menteri Pertanian.

Baca: 8 Fakta Gunung Piramid Tempat Hilangnya Thoriq, Kemiringan Ekstrem hingga Sejumlah Mitos

Namun khusus soal kursi Menaker, Wasekjen DPP PKB Daniel Johan menjelaskan belum mendengar pembahasan tersebut dalam internal partai.

"Mendes mungkin karena memang sudah berjalan, di bidang pendidikan. Kalau menaker nggak tau belum denger.

Mudah-mudahan basis nahdliyin, yaitu petani dan nelayan," ungkap Wasekjen DPP PKB Daniel Johan, dalam diskusi Polemik di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).