Kabinet Jokowi
Tanggapan Gus Sholah soal Isu NU Minta Jatah Menteri : Mending Jadi Partai Politik Saja
K.H Salahuddin Wahid (Gus Solah) mengatakan, NU saat ini sudah bermain politik dan sekarang NU sudah terlalu jauh untuk masuk kedalam kegiatan politik
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, KAJEN - Isu Nahdlatul Ulama (NU) meminta jatah menteri ke Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritik dari tokoh senior NU.
K.H Salahuddin Wahid (Gus Solah) mengatakan, NU saat ini sudah bermain politik dan sekarang NU sudah terlalu jauh untuk masuk kedalam kegiatan politik.
Baca: Tanggapan Mendagri saat Diminta Tengahi Perseteruan Yasonna Laoly dengan Wali Kota Tangerang
"Saya pikir organisasi NU terlalu jauh bermain politik. Bahkan sekarang NU minta jatah politik, itu adalah jatah partai. Kalau begitu NU mending jadi partai politik saja," kata Gus Solah kepada Tribunjateng.com sebelum menghadiri acara Halaqoh Kebangsaan Khitah 1926
di gedung pertemuan Pekajangan, Rabu (17/7/19).
Gus Solah menegaskan, politik NU bukanlah politik kekuasaan melainkan politik kebangsaan, keumatan dan kemanusiaan.
Oleh karena itu, Halaqoh yang diadakan ini dimaksudkan untuk Ngaji bareng tentang Khittah NU.
Baca: Identitas Mayat Terbungkus Selimut Terungkap, Korban Mahasiswa DIY Asal Timor Leste Hilang Diculik
"NU itu didirikan untuk melayani umat Islam di Indonesia, bukan untuk menguasai umat, yang dimaksud dangan kembali ke khittoh seperti itu," jelasnya.
Gus Solah bersama sejumlah tokoh penting NU seperti K.H Nasihin, Kiai Thoha, Kiai Rozi dan yang lainnya menghadiri acara Halaqah Komite Khittah Nahdlatul Ulama (NU) 1926 ke-9 digelar di Gedung Koperasi Batik Pekajangan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
Reaksi putri Gus Dur
Putri Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid mengingatkan petinggi Nahdlatul Ulama (NU) tidak terjebak dalam politik praktis, terlebih soal jatah menteri.
Hal tersebut disampaikan Yenny Wahid saat ditemui di Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019) usai menghadiri HUT Bhayangkara ke-73.
Baca: Kursi Haji Lulung Diperebutkan Calon Incumbent dan Keponakan Prabowo Subianto
Baca: Hakim Konstitusi Tegur Kuasa Hukum Keponakan Prabowo karena Terlambat Ajukan Gugatan
Baca: Gagal Ajukan Permohonan Perbaikan ke MK, Kuasa Hukum Caleg Partai Demokrat Ungkap Soal Hantu
Baca: Alasan Kuasa Hukum Baiq Nuril Pilih Ajukan Amnesti Kepada Presiden
Yenny Wahid melajutkan yang terpenting bagi NU adalah suara mereka didengar pemerintah.
Apalagi hampir 50 persen lebih umat Islam mengaku berafiliasi dengan NU.
"Banyak lembaga survei menunjukkan hamppir 50 persen lebih umat Islam berafiliasi dengan NU. Artinya ketika kader NU ditunjuk di kabinet, ya itu jadi representasi dari sebagian besar umat," ujarnya.
NU, kata Yenny wahid tetap menjaga sinergi dengan pemerintah ke depan, baik dengan memiliki kader di kabinet atau tidak.
Dia memastikan NU akan tetap memberikan masukan dan kritik yang membangun bagi kemajuan bangsa dan negara.
