PKB Sepakat Demokrat, PAN, Gerindra Merapat, Asal Tidak Dapat Kursi Menteri

Menurut Yusril, dalam pertemuan empat mata itu ia dan Presiden lebih banyak mendiskusikan tatanan hukum ke depan, misalnya terkait Undang-Undang Dasar 1945.

"Belum ada sama sekali pembicaraan terkait kabinet," kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini.

Ketika ditanya siap atau tidaknya jika ada tawaran masuk kabinet, Yusril hanya tertawa.

Ia menyampaikan, ia sudah pernah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan di era pemerintahan Gus Dur.

Kemudian ia juga pernah menjadi Menteri Kehakiman dan HAM di zaman Megawati Soekarnoputri.

"Apa iya saya masih disuruh jadi Menteri Hukum HAM lagi? Jadi nanti tiga kali itu," kata dia.

Baca: Jokowi Akan Bertemu Prabowo, Luhut: Biarkan Orang Baik Ketemu, yang di Luar Jangan Resek

3. Luhut tak pernah ditawari, tapi?

Dikonfirmasi soal susunan kabinet yang beredar serta ‎rencana reshuffle atau perombakan kabinet, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan itu adalah hak prerogratif presiden.

"Jangan tanya saya, tanyakan ke presiden, itu hak prerogratif presiden," tegas Luhut  saat ditemui di kantor Kemenko Maritim, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019).

Ditanya bagaimana jika Presiden Jokowi di periode keduanya kembali menunjukkan jadi menteri?

Luhut malah berkelakar.

"Karena yang nanya wartawan, ya saya tidak jawab. Kalau yang tanya presiden baru saya jawab. Intinya saya tidak tahu apa yang akan terjadi."

"Biarkan nanti waktu yang menjawab. Saya biasanya tidak pernah ditawari, tahu-tahu diberitahu besok bakal dilantik," tambah Luhut.

4. Moeldoko: Isu Tak Usah Ditanggapi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi dengan santai terkait beredarnya susunan kabinet pemerintahan capres Joko Widodo (Jokowi) dan cawapres Ma'ruf Amin.

"Ya namanya isu kan, enggak usah terlalu ditanggapi," ujar Moeldoko sembari tertawa di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Moeldoko yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf menilai susunan kabinet yang beredar di dunia maya, selalu berubah-ubah dan tidak perlu dipikirkan.

"Hampir setiap minggu berubah, tanya yang buatlah," ucap mantan Panglima TNI itu.

Menurutnya, dalam penentuan jajaran menteri pada pemerintahan ke depan, merupakan hak prerogatif Presiden dan bukan urusan lainnya.

"Itu haknya presiden, hak prerogatif presiden," kata Moeldoko.

5. Tiga kader Demokrat bisa digaet, Pakde Karwo?

Pengamat politik dan hukum Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Saiful Anam, menilai setidaknya ada 3 kader partai Demokrat yang bisa digaet Presiden Jokowi untuk membantunya dalam kabinet 5 tahun ke depan.

Kader pertama yang dimaksud Saiful adalah pendiri Partai Demokrat yakni HM Darmizal MS.

Ia juga pernah menjabat Wasekjen Demokrat saat Ketum partai berlambang Mercy itu dijabat Hadi Utomo.

Darmizal sendiri diketahui telah mendukung Jokowi sejak 6 Mei 2018 dengan mendirikan Relawan Jokowi atau ReJo.

Menurutnya, Darmizal dikenal sebagai sosok pebisnis dan piawai dalam dunia politik.

"Pak Darmizal kita ketahui bersama, dirinya rela mundur dari posisi Komisi Pangawas (Komwas) partai Demokrat untuk mendukung Jokowi karena berseberangan dengan sikap SBY yang saat itu masih gamang menentukan sikap apakah mendukung Jokowi atau Prabowo dalam Pilpres 2019," ujar Saiful Anam, ketika dikonfirmasi, Selasa (2/7/2019).

Kader kedua yang disoroti Saiful adalah mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo atau Pakde Karwo.

Ia menyebut pengalaman Pakde Karwo selama menjabat di birokrasi bisa menjadi bahan pertimbangan Jokowi untuk menggaetnya menjadi 'pembantu'.

"Selama menjabat dibirokrasi track record Pakde Karwo gemilang dan nyaris tidak ada cacat dimata hukum," ucapnya.

6, AHY berpotensi

Nama terakhir yang dinilai potensial adalah putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono yakni Agus Harimuri Yudhoyono (AHY).

Ia berpandangan AHY merupakan sosok muda yang patut dipertimbangkan oleh Jokowi, jika akan dipakai dalam posisi menteri diera Kabinet Kerja 5 tahun mendatang.

"Namun sayangnya, besarnya AHY di kancah politik tanah air selama ini masih dibawah bayang-bayang pak SBY. Jadi pengalaman AHY masih sangat minim," kata dia.

Lebih lanjut, ia memprediksi apabila Partai Demokrat benar-benar berlabuh dalam koalisi Jokowi, maka setidaknya partai berlambang Mercy itu akan mendapat jatah satu kursi menteri.

"Dalam politik ini semuanya serba dinamis. Tidak ada makan gratis saat ini. Pasti partai Demokrat akan diberikan kursi menteri," kata Saiful.