Mardani Ingin PKS Jadi Oposisi yang Konsisten dan Kritis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menginginkan partainya mengambil peran sebagai oposisi menyikapi kekalahan Prabowo-Sandi yang didukung partainya.

Ia ingin PKS menjadi oposisi yang konsisten karena ia menilai itu sejalan dengan etika dan moral dalam ranah politik.

Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk 'Setelah Putusan Mahkamah', di Gado-Gado Boplo Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

"Secara etika ketika Pak Prabowo ditolak permohonannya oleh MK, saya pribadi menganggap akan sangat baik jika kita membangun oposisi," kata Mardani.

Baca: Bagaimana Peluang Prabowo Jadi Capres 2024? Ini Analisis Pengamat

Ia menjelaskan, saat ini koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga memang sudah dibubarkan.

Namun, ia berharap koalisi tersebut dapat bertransformasi menjadi kekuatan penyeimbang.

Kendati demikian, keputusan PKS menjadi oposisi akan ditetapkan pada saat musyawarah majelis syuro.

Namun, ia pribadi ingin partainya konsisten menjadi penyeimbang pemerintahan.

"Sebelumnya kita menjadi kompetitor Pak Jokowi, sekarang sudah tidak ada kompetisi, Pak Jokowi menang, kita menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif," tandasnya. 

Bagaimana dengan Gerindra?

Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, tidak hanya Partai Amanat Nasional (PAM) dan Demokrat yang berpeluang bergabung dengan koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin pasca-Pilpres 2019.

Menurut Hendri, tak menutup kemungkinan Partai Gerindra akan memutuskan bergabung ke dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi.

"Gerindra apakah mungkin? Itu mungkin saja terjadi. Memang tergantung Pak Prabowo, tapi 15 tahun menjadi oposisi itu tidaklah mudah," ujar Hendri saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

Baca: Bagaimana Peluang Prabowo Jadi Capres 2024? Ini Analisis Pengamat

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono periode 2009-2014, Partai Gerindra menempatkan posisinya sebagai oposisi pemerintah.

Demikian pula medio 2014-2019 di masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.