Bambang Brojonegoro: Ibu Kota di Kalimantan Tak Perlu Lagi Bermacet Ria

Mungkin sebagian kantor pemerintah tidak perlu lagi menjalankan fungsi sebagai kantor tapi bisa dikerjasamakan dengan swasta. Ada pemasukan, dan pemasukan itu bisa dipakai untuk membangun.

Jadi kita menggunakan yang namanya creative financing untuk bisa mendorong pengembangan ibu kota ini. Saya yakin, bisnis properti ini bukan bisnis yang aneh di Indonesia. Sudah begitu banyak swasta bisa membangun kota mandiri.

Nah berarti swasta di Indonesia punya kemampuan untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota. Karena ini seperti properti tapi properti yang bernuansa pemerintahan karena untuk membangun ibu kota.

Wacana ini menuai pro dan kontra. Ada yang menyebut mubazir anggaran. Bagaimana Anda menyikapi hal ini?
Mubazir anggaran kan' itu tetap menjadi pusat pemerintahan. Dan saya yakini pemerintahan di ibu kota baru ini akan lebih produktif.

Mengapa? Karena untuk manusianya, aparat sipil negara yang menjadi pegawai pemerintahan mereka akan hidup di kota yang kategorinya lifeable (memenuhi kebutuhan masyarakat), mungkin most lifeable city in Indonesia in the future.

Karena apa? Mereka tidak perlu macet‑macetan untuk hanya dari rumah ke tempat kerja. Sekarang mungkin bisa Anda bayangkan, Anda sendiri lah, Anda tempatkan posisi Anda sebagai pegawai negeri, setiap hari harus 1 jam sampai 2 jam untuk diperjalanan.

Nanti, pulangnya, waktu yang sama, waktu terbuang, quality of life turun. Produktivitas juga bisa turun. Ibu kota baru, quality of life lebih baik, lifeable dari city, produktivitas bisa meningkat.

Dan kita juga berupaya memisahkan antara bisnis dengan pemerintahan. Jangan jadi satu, karena kalau jadi satu, government yang tidak baik bisa terjadi.

Pemindahan Ibu Kota ini, rentan akan penggelapan dana. Bagaimana mengantisipasi hal itu?
Intinya, itu kan' berasal dari niat. Artinya ya ketika proses pemindahan nanti dilakukan, apakah itu nanti dalam bentuk badan khusus atau tim khusus. Yang pasti harus ada pengawasan ketat. Apakah internalnya dengan BPKP atau di supervisi oleh KPK, tidak ada masalah.

Yang penting semua transparan, tidak ada yang diuntungkan berlebihan, dan yang paling penting kita tidak mau semuanya hanya kerja pemerintah. Tapi kita justru ingin melibatkan swasta lebih banyak.

Bagaimana PNS yang sudah bertugas di Jakarta. Apa yang akan pemerintah pusat lakukan untuk memindahkan dan membantu mereka pindah ke ibu kota baru?
Namanya juga aparat sipil negara. Jadi dia harus berada di mana tempat dia bekerja. Bahkan sekarangpun, meskipun pemerintah pusat ada di Jakarta, kan cukup banyak aparat sipil negara yang ditempatkan di daerah.

Kalau misalnya Anda dalam posisi itu, ditempatkan di Manado atau di Ambon, apa Anda bisa bilang tidak? Tidak bisa kan.

Baca: Rencana Pemindahan Ibu Kota, Menteri Bambang: Hampir Pasti Kalimantan, Konstruksi Mulai 2021

Itu bagian dari penugasan. Bisa bilang tidak, tapi risikonya karir kamu berhenti atau bahkan kamu tidak dipakai lagi. Jadi saya melihat, ASN harus mengikuti apa yang menjadi arahan dari pemerintah, dan yang pasti kalau ada proses pemindahan, mereka tidak hanya pindah kantor.

Mereka pasti akan disediakan paling tidak tempat tinggal dinas. Kedua, kita akan membangun institusi pendidikan yang baik, sehingga mereka juga bisa membawa keluarga ke sana.

Saya yakini juga, ada kegiatan bisnis penunjang yang masuk ke sana. Sehingga akhirnya kehidupan ASN bisa lebih baik. Seperti tadi yang saya katakan, quality of life membaik.