Respons KPK Terkait 9 Jenderal Polisi Akan Ikut Seleksi Calon Pimpinan KPK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkapi soal 9 nama jenderal polisi yang disebut akan mengikuti seleksi calon pimpinan (capim) KPK periode 2019-2023.

Bagi komisi antirasuah, siapa pun orang yang diajukan terpenting bisa memperkuat institusinya ke depan.

"Kami tidak pernah mendapat informasi resmi 9 nama itu. Bahwa itu beredar itu, kami sendiri tidak bisa memastikan. Dan kalaupun ada surat itu bukan disampaikan ke KPK, tapi ke panitia seleksi. Jadi KPK secara kelembagaan tidak tepat untuk menanggapi secara spesifik terhadap 9 nama itu," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).

"Tapi kami mengajak semua pihak begini proses seleksi ini, KPK harap hasil seleksi ini bisa memperkuat KPK dalam bekerja nanti dan bukan sebaliknya," sambungnya.

Baca: Joko Driyono Ungkap Alasan Perintahkan Anak Buah Amankan Barangnya di Ruangan yang Tersegel

Baca: Jessica Mila Deg-degan Pertama Kali Bertemu Reza Rahadian

Baca: Respons ‎Moeldoko Sikapi Informasi Soal 3 Persen Anggota TNI Terpengaruh Radikalisme

Baca: Pasutri Tasikmalaya Ini Masih Kekeh Membantah Mempertontonkan Adegan Ranjangnya ke Anak-anak

Febri pun mengajak semua pihak memastikan proses seleksi capim KPK bertujuan memperkuat KPK.

Jadi proses seleksi ini bukan malah menjadi celah bagi pihak luar untuk berupaya melemahkan KPK.

"Karena itu, sangat berbahaya kalau pimpinan KPK itu nantinya orang-orang yang tidak punya komitmen pemberantasan korupsi, integritas tidak di-review secara baik. Karena itulah mari kita bantu panitia seleksi untuk memberikan informasi sebanyak mungkin soal rekam jejak capim KPK," kata Febri.

Menurutnya, berdasarkan sejumlah kajian, upaya untuk melemahkan KPK itu juga berawal dari proses seleksi pimpinan.

Untuk itu, Febri berharap semua pihak ikut mengawasi proses seleksi capim KPK tersebut.

"Titik rawan ini harus kita jaga bersama, maka kita mengajak banyak pihak, masyarakat, jurnalis di kampus, dan panitia seleksi untuk sama-sama menjaga hal tersebut terjadi," kata Febri.

Sebelumnya, beredar sembilan nama perwira tinggi Polri untuk capim KPK.

Daftar nama tersebut terdapat pada lampiran Surat Kapolri Nomor B/722/VI/KEP/2019/SSDM bertanggal 19 Juni 2019.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, mengatakan sembilan nama tersebut belum final.

Dirinya menyebut masih ada tahapan yang harus dilalui dalam seleksi internal Polri.

“Nama-nama tersebut belum final. Dalam pemeriksaan internal, masih ada tahapan pemeriksaan administrasi tentang kompetensi, rekam jejak,” ujar Dedi di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kamis (20/6).

Menurut Dedi, jika telah ada calon tetap, pihaknya akan menyerahkan kandidat ke Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Dedi menyebut, pihaknya akan melakukan pemeriksaan internal sampai batas pendaftaran pada 4 Juli 2019.

“Karena tahapan pendaftaran sampai 4 Juli, masih banyak waktu, jadi kami periksa secara internal terlebih dahulu,” jelas Dedi.

Nama-nama pejabat Polri berdasarkan lampiran surat tersebut:

1.Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Antam Novambar

2. Pati Bareskrim Polri, Irjen Pol Dharma Pongrekom

3. Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Pol Coki Manurung

4. Analis Kebijakan Utama Bidang Polair Baharkam Polri, Irjen Pol Abdul Gofur

5. Pati Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Iswandi Hari

6. Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto

7. Karosunluhkum Divkum Polri, Brigjen Pol Agung Makbul

8. Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Juansih

9. Wakapolda Kalimantan Barat, Brigjen Pol Sri Handayani.