Pemilu 2019
Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2019, Fraksi NasDem DPR RI Utamakan Aspek Prudensial
“Jangan karena melihat beberapa efek negatif, kemudian evaluasi dilakukan dan langsung mengatakan penyelenggaraan pemilu serentak tersebut buruk."
lihat foto
Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2019, Fraksi Nasdem DPR RI Utamakan Aspek Prudensial
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai NasDem DPR RI mengatakan pihaknya mengambil sikap mengutamakan aspek kehati-hatian atau prudensial dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemilu 2019.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Zulfan Lindan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, di Ruang Rapat Fraksi Nasdem DPR RI, Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2019).
Baca: Saksi Ahli KPU Ditantang Tim Hukum 02 Buktikan Keahliannya di Hadapan Hakim MK
"Kita memperhatikan perkembangan isu atas persoalan pemilu 2019, dari mulai berbagai akademisi hingga Presiden pun sudah memberikan pandangannya. Fraksi NasDem di DPR pun demikian, hingga saat ini terus melakukan kajian secara matang, dan akan mengedepankan aspek kehati-hatian," jelasnya.
Ia menegaskan aspek kehati-hatian tersebut tidak hanya berkaitan dengan pensikapan fenomena.
Namun juga mencakup sistem hingga dampak yang muncul dari sistem tersebut.
“Jangan karena melihat beberapa efek negatif, kemudian evaluasi dilakukan dengan langsung mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak tersebut buruk. Kita harus melihat faktornya secara detail dan komprehensif,” katanya.
Justru, menurut Zulfan, kelemahan pemilihan legislatif yang muncul selama ini harus diinventarisir, didalami secara ketentuan hukum maupun teknisnya, sehingga mampu menjadi evaluasi yang membangun.
Sementara itu, peneliti senior Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Syamsuddin Haris, memaparkan ada empat evaluasi yang harus dilakukan terhadap Pemilu 2019.
Keempat evaluasi tersebut, yakni penyelenggaraan, pilpres, pileg, dan pemilu serentak.
"Hal paling mendasar adalah penyelenggaraan, di mana terlalu dipaksakan dalam satu hari. Kalau kita tengok di India sebagai penyelenggara pemilu paling besar, itu dilaksanakan dalam satu bulan,” ujarnya.
Pada penyelenggaraan Pilpres, Syamsuddin mengkritik dasar penentuan pencalonan presiden dan wakilnya dari hasil legislatif pemilu 2014.
Sedangkan pada poin pileg, ia menekankan pentingnya institusionalisasi partai politik kembali.
Saat ini menurutnya, calon anggota legislatif bisa datang dari mana saja.
