PR Mendagri Jelang Kabinet Jokowi Berakhir, Singgung Penghasilan Eselon I di Daerah Ratusan Juta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Jelang berakhirnya masa pemerintahan Jokowi jilid I, Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan.

Salah satunya adalah regulasi atau kebijakan yang terkait keuangan daerah.

"Inilah program Kemendagri di Kabinet kerja ini tinggal 4 bulan kurang ini. Saya ingin mencoba untuk menyelesaikan masalah regulasi yang belum selesai, termasuk dalam keuangan daerah," ujar dia yang ditemui di hotel kawasan Tamansari, Jakarta Barat, Selasa (18/6/2019).

Dirinya mengaku, sering menerima keluhan PNS di Kemendagri yang menyinggung uang perjalanan dinas harian maupun tunjangan kinerja (tukin) yang dianggap berbeda-beda.

Misalnya, ujar Tjahjo, pejabat eselon I di pusat biasanya menerima penghasilan sekitar 40 juta dalam sebulan.

Namun di beberapa daerah, pejabat eselon I daerah bisa berpenghasilan ratusan juta.

Baca: Ratna Sarumpaet Menangis Minta Dibebaskan: Kembalikan Saya ke Pelukan Anak-anak Saya

"Ini coba akan kita tertibkan dan kita atur dalam rangka persiapan kenaikan tunjangan. Ini sedang dipersiapkan dengan baik," tuturnya.

Selain itu, Menteri asal PDIP ini pun meminta, agar pemerintah daerah dapat fokus memperhatikan jadwal dan tahapan proses penetapan APBD tahun 2020, serta berorientasi penuh pada kepentingan masyarakat.

"Di mana secara khusus saya menitipkan pada para sekda untuk mendorong kabupaten ataukota unruk mempercepat penetapan APBD dengan memperhatikan jadwal dan tahapan proses yang ada," tegas dia.