Pemindahan Ibu Kota Negara
Diumumkan Tahun Ini, Ibu Kota Baru Tidak Didesain Jadi Kota Besar
Terlebih Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) bakal membekukan lahan-lahan yang diproyeksi
lihat foto
"Yang pasti memang harus ada satu lembaga yang mengatur itu (pemindahan ibu kota). Nanti akan dibentuk," ucap Bambang.
Presiden Jokowi diungkap Bambang sudah menyetujui segera dibangun lembaga atau badan khusus di tahun ini usai pemerintah memutuskan dimana ibukota bakal dipindah.
Bambang menekankan, lembaga tersebut harus kuat landasan hukumnya karena mengurusi beragam hal mulai dari penyiapan, perencanaan, pembangunan hingga pengendalian infrastruktur.
"Lembaga ini di satu sisi harus kuat landasan hukumnya karena nanti pekerja mereka banyak melibatkan swasta dan BUMN. Lembaga ini juga harus fleksibel, punya orisntasi bisnis yang baik hingga dia bisa mempercepat pembangunan ibukota baru," papar Bambang.
Lantas siapa saja orang-orang yang bakal mengisi lembaga tersebut? Bambang menjawab orang-orangnya nanti kombinasi antara orang lama dan baru termasuk melibatkan kementerian.
"Pastilah lembaga ini harus kombinasi. Yang jelas arahan presiden jangan terlalu mengarah ke birokrat karena nanti dikhawatirkan malah menjadi pelan dan kaku," tambahnya.
Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Eko Sulistyo menjelaskan Presiden Jokowi bakal memimpin langsung kebijakan pemerintah soal pemindahan ibukota dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa.
"Bapak Presiden akan pimpin langsung navigasi ini. Kunjungan ke daerah beberapa waktu lalu mencerminkan presiden pimpin langsung pemindahan dibantu para pembantunya," ujar Eko Sulistyo.
Tidak hanya itu, Eko Sulistyo juga menyebut Presiden Jokowi sudah membuka komunikasi dengan pimpinan DPR dan lembaga tinggi negara lainnya terkait pemindahan ibukota saat acara buka puasa di Istana Negara.
"Artinya ini sudah dimulai dengan komunikasi politik yang terbuka. Jadi tentu kita optimis soal pemindahan ibukota," tegasnya.
Eko Sulistyo menambahkan pemindahan ibukota bukanlah hal yang sifatnya baru karena ini sudah dilakukan pula oleh negara-negara lain. Tercatat ada hampir 30-an lebih negara yang sudah memindahkan ibu kotanya.
"Pemindahan ibukota saat ini bisa dianggap sebagai tren global. Pemindahan ibukota kali ini harus jadi karena sudah didasari dengan kajian," tambah Eko Sulistyo.
Sementara itu Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun mengapresiasi Presiden Jokowi yang ingin membuat legacy besar untuk bangsa dan negara di era pemerintahannya dengan kebijakan pemindahan ibukota.
"Ada yang menarik bahwa Pak Jokowi ingin berikan legacy besar untuk bangsa dan negara. Di era pertama, sudah melakukan tax amnesty. Saya yakin ini (pemindahan ibukota) menjadi legacy baru dari pemerintahan pak Jokowi," ucap Misbakhun.
Misbakun bersama anggota DPR yang lain mengaku siap mewujudkan dari sisi regulasi maupun ide gagasan untuk melengkapi apa yang dibutuhkan pemerintah.
