Diumumkan Tahun Ini, ‎Ibu Kota Baru Tidak Didesain Jadi Kota Besar

TRIBUNNEWS.COM,  JAKARTA - Dalam tahun ini pemerintah bakal mengumumkan dimana lokasi pasti pemindahan ibu kota baru.

Ini bersamaan juga dengan penyelesaian kajian pemindahan ibukota dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Kajian kami finalkan tahun ini, sehingga keputusan lokasi juga tahun ini dilanjutkan dengan pembentukan badan atau lembaga khusus yang mengatur soal ibukota baru," ucap Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Lanjut Bambang, ia juga menjamin tidak bakal ada aksi-aksi spekulasi harga tanah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini lantaran hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan dimana lokasi ibukota baru.

Terlebih Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) bakal membekukan lahan-lahan yang diproyeksi menjadi kawasan ibukota baru.

"Sampai hari ini kami belum putuskan dimana ibukota baru akan dibangun jadi pasti tidak akan ada spekulan tanah," tegas Bambang.

Baca: Cerita Cinta Prada DP dan Vera Oktaria Sebelum Pembunuhan Sadis Terjadi

Baca: Ustaz Abdul Somad Bertanya Soal Penangkapan yang Terkesan Tebang Pilih, Tito Karnavian Bereaksi Ini

Baca: Tes Kepribadian: Berapa Jumlah Hewan yang Anda Temukan di Gambar? Bisa Tentukan Watak & Kepribadian

Baca: Hasil Real Count Pilpres 2019 Tingkat Sulawesi Tengah, 75,07% Data Masuk, Prabowo Raih 541.728 Suara

Baca: Misbakhun Sebut Utilisasi Gedung Kementerian di Jakarta Harus Dipikirkan

Baca: Tarif Tiket Pesawat Turun 12-16 Persen

Bambang menambahkan nantinya ibukota baru bakal mengusung tema smart, green dan beutiful dimana lahan-lahan yang menjadi kandidat ibukota baru dipastikan lahan yang memang dikuasai pemerintah.

Dia mencontohkan jika dibangun di Bukit Soekarno yang adalah ‎kawasan hutan lindung. Pemerintah bakal mengembalikan Bukit Soekarno sebagai hutan lindung karena diketahui saat ini wilayah tersebut banyak digunakan secara tidak resmi termasuk ada perkebunan sawit.

"Kalau ibukota baru nantinya di wilayah lain yang adalah tanah hak guna usaha (HGU), diusahakan areal ini digunakan pihak swasta tapi HGU sudah habis jadi bisa kita ambil‎. Pastinya lahan yang digunakan itu lahan yang dikuasai pemerintah, pemerintah landmarknya," ujar Bambang.

Bambang Brodjonegoro mengatakan, ditahap awal ibukota baru akan menampung 1,5 juta penduduk. Perhitungan tersebut sudah termasuk perkiraan jumlah PNS pusat, pegawai legislatif, yudikatif, legislatif yang diperkirakan sebanyak 200.000 jiwa. Sementara untuk aparat Polri dan TNI sekitar 25.000 jiwa.

"Sementara untuk pihak keluarga dengan patokan simpel satu keluarga empat orang sekitar 800.000 jiwa," ujar Bambang.

Tak hanya aparatur pemerintahan saja, sebagian pelaku bisnis juga diperkirakan pindah ke ibukota baru untuk mendukung perekonomian setempat. Meski, pusat keuangan dan bisnis akan tetap di Jakarta.

Bambang pun mengatakan, sejak awal desain pembangunan ibukota baru memang tidak untuk menjadi kota terbesar di Indonesia. Pemindahan ibu kota dilakukan untuk meningkatkan produktivitas di sektor pemerintahan. 

"Setelah selesai dibangun lima sampai 10 tahun ke depan ibukota baru nggak akan jadi kota terbesar se-Indonesia. Pemindahan ibukota dilakukan karena ingin meningkatkan produktivitas sektor pemerintahan, sehingga lebih kompatibel untuk pelaku sektor pemerintahan," ucap dia.

Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah juga bakal membentuk lembaga atau badan khusus untuk mengurusi pemindahan ibukota.