Bamsoet: DPR akan Gelar Rapat Gabungan Bahas Meninggalnya Ratusan Petugas Pemilu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi II DPR RI yang membawahi bidang pemerintahan dalam negeri untuk segera menggelar Rapat Kerja Gabungan dengan KPU, Bawaslu, Kementerian Kesehatan, dan Kepolisian guna mencari tahu lebih detail terkait banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia.

Menurut bambang Soesatyo hal tersebut penting guna meminimalisir terjadinya berbagai teori konspirasi yang menyesatkan masyarakat.

"Sebenarnya KPU maupun pemerintah dan DPR RI sudah mengantisipasi hal ini dengan membatasi jumlah pemilih per TPS tidak lebih dari 300 orang agar meringankan beban kerja petugas KPPS. Belajar dari pengalaman Pemilu 2014 yang tidak serumit Pemilu 2019, kala itu jumlah pemilih per TPS bisa mencapai 500. Petugas KPPS yang meninggal mencapai ratusan," kata Bambang Soesatyo saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu (AMP-TKP) 2019, di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Baca: Ketika Donald Trump Gelar Buka Puasa Bersama di Gedung Putih

Hadir dalam audiensi tersebut antara lain Ketua Pengarah (AMP-TKP) Din Syamsuddin, Sekretaris (AMP-TKP) Ahmadi Thaha, Marah Santi Siregar, Fahmi Idris, Iwan Piliang, Siane Indriani, Amidhan, Hatta Taliwang, dan Nasrullah.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini tidak menutup mata terhadap banyaknya persoalan yang ditinggalkan dari Pemilu 2019.
Karenanya perbaikan mutlak dilakukan.

“Penggabungan Pilpres dan Pileg ternyata menimbulkan beban kerja yang luar biasa bukan hanya bagi petugas KPPS, melainkan juga bagi kandidat maupun partai politik. Belum lagi besarnya potensi gesekan di masyarakat. Karenanya sedang ditinjau ulang untuk memisahkan kembali Pileg dan Pilpres,” ujarnya.

Selain itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menyarankan agar Bangsa Indonesia mulai bergerak ke sistem e-voting.

Baca: Dari Hasil Olah TKP, Belum Ditemukan Adanya Unsur Kesengajaan di Balik Kebakaran Kampung Bandan

Selain mengurangi beban kerja petugas, juga untuk menunjukan kepada dunia betapa bangsa kita sudah maju dan modern dalam penyelenggaraan Pemilu.

“Tentu yang paling penting dilakukan adalah sistem rekrutmen petugas KPPS yang juga harus diperketat. Diseleksi dengan baik memperhatikan track record kesehatan calon petugas KPPS, sebab temuan IDI menyatakan mayoritas petugas KPPS yang meninggal memiliki salah satu riwayat dari 13 penyakit kronis yang ada di Indonesia. Disamping ada juga yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas,” ucap pria yang akrab disapa Bamsoet ini.

Baca: Tolak Hasil Penghitungan Suara KPU, TKN: Seharusnya Prabowo Malu Kepada Rakyat

Dari Pemilu 2019, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini melihat pentingnya pemberian asuransi bagi setiap petugas KPPS.

Pelatihan dan bimbingan teknis juga harus disiapkan dari jauh-jauh hari, terutama menyangkut kesiapan mental dan psikologis.

“Capek fisik kadang masih bisa diatasi, tapi jika sudah terkena tekanan psikologis karena semua pihak ingin menang. Itukah yang kadang kala sulit diatasi. Tekanan maupun teror dari pihak-pihak yang ingin mengganggu jalannya Pemilu pasti akan selalu ada. Karenanya selain dibekali asuransi, petugas KPPS juga harus disiapkan mental dan psikologisnya,” kata Bamsoet.

456 orang meninggal dunia

 Jumlah petugas penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tertimpa musibah sudah mencapai 4.766 jiwa.