Pemilu 2019
Sekjen PPP Yakin 6 Fraksi di DPR Akan Tolak Usulan Pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu
Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani yakin Fraksi PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PKB, dan Hanura akan menolak usulanpembentukan Pansus Kecurangan Pemilu
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani yakin mayoritas fraksi di DPR akan menolak usulan pembentukan panitia khusus kecurangan Pemilu.
6 fraksi partai koalisi pemerintah akan menolak usulan tersebut.
Ke enam fraksi tersebut yakni PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PKB, dan Hanura.
"Kalau kami fraksi-fraksi di koalisi pemerintahan ada enam akan menolak," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (9/5/2019).
Baca: Tanggapan Andre Taulany Usai Disumpahi Jihan Fahira Pupuk Kotoran untuk Taneman
Alasannya menurut Arsul, saat ini tahapan Pemilu belum usai.
Bila ada sengketa, masih ada saluran yang bisa digunakan yakni menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi.
"Bahwa kalau kemudian ada temuan dan dugaan kecurangan, yaitu digunakan saja di MK. Itu nanti bisa di persidangan MK, bisa diungkapkan dengan seluas-luasnya," katanya.
Baca: Tiga Anggota DPRD Sumatera Utara Dituntut Empat dan Lima Tahun Penjara Terkait Kasus Suap Gatot Pujo
Selain itu, Arsul yang juga menjabat Wakil Ketua TKN, Jokowi-Maruf mengatakan saat ini DPR sudah banyak dibebani tugas legislasi.
Sehingga, menurutnya DPR tidak perlu lagi dibebani tugas yang tidak perlu.
"Kalau dibelokan jadi persoalan di DPR apa juga targetnya apa. Kan engga bisa ada target apa-apa, justru DPR disibukan dengan hal yang tidak perlu sementara DPR itu pekeejaan terhutang banyak," katanya.
PKS Inisiasi Wacana Pansus Pemilu
Penggunaan hak angket dan pembentukan Pansus Pemilu 2019 diusulkan PKS saat Rapat Paripurna pembukaan masa sidang V, Rabu (8/5/2019).
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Ledia Hanifa mengungkapkan sebanyak 31 anggota DPR dari tiga fraksi telah menandatangani usulan hak angket dan pembentukan Pansus Pemilu 2019.
Ketiga fraksi tersebut adalah PKS, Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Dengan demikian, PKS telah memenuhi syarat pengajuan usul hak angket yakni paling sedikit 25 tanda tangan anggota DPR dari dua fraksi.
