Jumat, 3 Oktober 2025

Pemilu 2019

Ini Deretan Hoax Pada Penyelenggaraan Pemilu 2019

Pertama, dugaan DPT ganda 25 juta namun yang berkembang dimedia sosial terdapat 25 juta DPT ganda

Editor: Johnson Simanjuntak
Rina Ayu/Tribunnews.com
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz, saat menghadiri diskusi di hotel kawasan Gelora, Jakarta, pada Jumat (12/4/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Komisi Penyelenggara Umum (KPU) membeberkan sejumlah hoax atau kabar bohong pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2019.

Setidaknya ada 7 hoax yang menyebar dan menghebohkan publik.

Berikut kabar bohong tersebut, yang diungkapkan komisioner KPU Viryan Aziz dalam diskusi berjudul "Hitung Mundur Pemilu 2019" di FX Sudirman, Jumat (12/4/2019).

Pertama, dugaan DPT ganda 25 juta namun yang berkembang dimedia sosial terdapat 25 juta DPT ganda, padahal itu dugaan, terjadi pada awal September lalu.

"Faktanya konteks waktu tersebut, potensi data ganda kami sekitar 3,7 juta saja tidak sampai 25 juta," kata Viryan.

 Kedua, 31 juta data siluman masuk ke DPT KPU.

"Pemberitaan media sosial seperti itu, faktanya tidak pernah terjadi," ucapnya.

 Ketiga, ada 14 juta orang gila masuk dalam DPT.

 Keempat, isu ditemukan 7 konteiner yang berisi 70 juta surat suara di Pelabuhan Tanjung Priuk sudah tercoblos, untuk salah satu calon tertentu.

Baca: Jelang Kampanye Akbar Jokowi di GBK, Berikut Prakiraan Cuaca BMKG Wilayah DKI Jakarta Hari Ini

Isu tersebut muncul pada awal Januari 2019.

"Tanpa perlu dijawab beberapa saat kemudian di twitter muncul angka penjumlahan, 31 + 25 + 14, angka 70 juta. Surat suaranya itu ada di dalam konteiner," tuturnya.

Kelima, sempat muncul di Sumatera Utara, bahwa dikabarkan server KPU semua disetting dari Singapura, di mana 57 persen suara untuk memenangkan paslon tertentu.

"Kami (KPU) langsung laporkan karena memang itu tak benar. Server KPU seluruhnya ada di Jakarta dan sekitarnya. Tidak ada yang di luar negeri," tegas Viryan.

Keenam, terkait soal debat yang sengaja dibocorkan.

"Soal debat kampanye paslon presiden dan wakil presiden bisa dengan baik terjamin tanpa ada dugaan kebocoran, dengan cara menyerahkan dan menyusunnya di akhir waktu. Satu jam atau dua jam sebelum debat baru diserahterimakan, jadi clear," jelasnya.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved